Sepeda Motor vs Angkutan Umum

Dari penelusuran saya, upaya mendorong pengguna sepeda motor ke angkutan umum, belum menjadi langkah yang strategis. Baru sebatas coba ini dan coba itu. Juga, larang ini dan larang itu. Atau, batasi ini dan batasi itu. Intinya, tujuan coba-coba itu belum jelas, maka capaiannya pun tidak terukur. Penanganan transportasi dengan cara tambal-sulam yang demikian, hanya menambah keruwetan, makin menyengsarakan pengendara di jalan. Padahal, mereka bayar pajak. Mereka berhak mendapatkan pelayanan.

Pindah moda, misalnya, dari KRL commuter line ke Transjakarta atau sebaliknya, tentulah menyita waktu. Dengan belum terintegrasinya antar moda transportasi di Jakarta, warga merasa tetap lebih praktis menggunakan sepeda motor. Aspek integrasi antar moda ini adalah tantangan tersendiri untuk membenahi transportasi umum di Jakarta. Foto: isson khairul

Perluasan larangan sepeda motor, misalnya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya mengalihkan pengguna sepeda motor ke angkutan umum. Itu hanya sebatas memindahkan titik macet dari satu area ke area lain. Penolakan pengguna sepeda motor atas perluasan larangan tersebut, boleh jadi karena mereka menilai pihak berwenang sesungguhnya belum memiliki blue print yang komprehensif. Dan, mereka tidak mau menjadi korban dari aturan yang serba coba-coba tersebut.

Rio Octaviano menuturkan, mereka akan melakukan aksi konvoi pada Sabtu (09/09/2017) mendatang. Aksi ini akan melibatkan sekitar 5.000 pengendara roda dua, yang tergabung dalam komunitas dan klub sepeda motor. Rencananya, aksi konvoi akan dimulai dari Patung Panahan, Monas, lalu menuju Lapangan IRTI Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kita tahu, di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) setidaknya ada sekitar 100 klub dan komunitas sepeda motor, yang jumlah anggotanya ribuan. Bila aksi penolakan ini tidak dikelola dengan baik, bisa jadi akan ada aksi penolakan yang lebih luas dari itu.

isson khairul --dailyquest.data@gmail.com

Jakarta, 04 September 2017