Ketika saya menelusuri lebih detail, ternyata ada alasan lain. Sampai Juni 2017, di Jakarta ada sekitar 3,2 juta kendaraan roda dua dan 450 ribu kendaraan roda empat yang belum daftar ulang. Artinya, urusan pajaknya belum beres. Dan, dari kesemua itu, potensi pajaknya mencapai Rp 1,6 triliun. Wah, karena kendaraan bermotor adalah benda bergerak, makanya diprioritaskan untuk diburu lebih dulu. Dengan kata lain, razia kendaraan sampai ke wilayah kecamatan ini, sekaligus untuk menyusuri kemungkinan adanya manipulasi dalam urusan surat-menyurat kendaraan.
![Loket perpanjangan STNK di Samsat Jakarta Timur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, membangun e-Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan. Masyarakat juga bisa membayar pajak kendaraan bermotor melalui portal pajakonline.go.id, aplikasi di telepon pintar, dan langsung ke ATM. Foto: robertus belarminus- Kompas.com](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/08/11/nunggak-pajak-4-598d75c11f08e839ce7ac2c2.jpg?t=o&v=555)
Dalam konteks penerimaan pajak kendaraan, selain BPRD DKI Jakarta, institusi lain yang juga tidak kalah perannya adalah: Polda Metro Jaya, Bank DKI, dan Jasa Raharja. Dari perbincangan saya dengan para pihak tersebut, mereka mengistilahkan pajak kendaraan bermotor sebagai primadona bagi DKI Jakarta. Saya pikir, pemilik kendaraan bermotor di Jakarta, khususnya yang selama ini telah membayar pajak tepat waktu, sudah sepatutnya bersuara terkait pembangunan Jakarta.
isson khairul --dailyquest.data@gmail.com  Â
Jakarta, 11 Agustus 2017