Rano Karno vs Rakyat Banten vs PDI Perjuangan

Rano Karno adalah Gubernur Provinsi Banten saat ini. PDI Perjuangan belum memutuskan, siapa yang bakal diusung di Pilkada Banten 2017. Akankah Rano Karno berkuasa untuk kedua kalinya di Banten?

Jumat (2/9/2016), DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan untuk Rano Karno pada Pilkada Banten 2017. Sebelumnya, pada Jumat (12/8/2016), DPP Partai Gerindra juga merekomendasikan dukungan untuk Rano Karno. Dukungan kedua partai tersebut belum bisa dijadikan pegangan. Kenapa? Karena, Rano Karno adalah kader PDI Perjuangan. Dan, partai berlambang Banteng Moncong Putih itu, belum mengukuhkan keberadaan Rano Karno untuk maju kembali memimpin Banten. Pada saat yang sama, sejumlah figur bermunculan, bersiap merebut kursi yang kini diduduki Rano Karno.

Dilema Rano Karno

Kita tahu, parpol pemenang Pemilu 2014 di Provinsi Banten adalah PDI Perjuangan, dengan 989.329 suara. Ini salah satu modal kuat partai tersebut untuk menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Banten. Di satu sisi, sudah sepatutnya Rano Karno kembali diusung untuk memimpin Banten. Setidaknya, keberadaannya telah berkontribusi memenangkan PDI Perjuangan di wilayah barat Pulau Jawa tersebut. Di sisi lain, kepemimpinan Rano Karno relatif tidak begitu moncer, dalam konteks memajukan Banten.

Sejumlah pihak yang saya wawancarai di Kongres Rakyat Banten, pada Rabu (10/8/2016), memahami kesulitan Rano Karno mengembangkan kepemimpinannya. Antara lain, karena ia adalah wakil gubernur yang kemudian naik menjadi gubernur. Ia menggantikan posisi Ratu Atut Chosiyah yang terlibat tindak pidana korupsi. Untuk sampai dilantik pun, Rano Karno melalui masa yang berlarut-larut, hingga praktis pada masa itu Provinsi Banten nyaris tanpa orang nomor satu.

Lebih dari 1.000 warga hadir di Kongres Rakyat Banten (KRB). Berbagai elemen warga terwakili. Antara lain, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh akademisi, termasuk juga kalangan mahasiswa. Bahkan, sejumlah mahasiswa asal Banten yang tengah studi di berbagai kota di tanah air, turut hadir. Foto: isson khairul

Presiden Joko Widodo melantik Rano Karno sebagai Gubernur Banten pada Rabu (12/8/2015) di Istana Negara, Jakarta. Ia dilantik tanpa wakil, karena mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Aturan tersebut menegaskan, masa jabatan gubernur yang kurang dari 18 bulan, tidak perlu diisi jabatan wakil gubernur. Maka, Rano Karno pun tergagap-gagap menjalankan fungsinya sebagi Gubernur Banten.

Kongres Rakyat Banten

Lemahnya kondisi kepemimpinan di tingkat Provinsi Banten, dengan sendirinya juga melemahkan gerakan pembangunan di provinsi tersebut. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat, juga disadari oleh sejumlah tokoh Banten. Karena itulah Pilkada Banten 2017 sudah sepatutnya dijadikan momentum, agar Banten memiliki pemimpin yang didukung oleh masyarakat serta memiliki kemampuan untuk memajukan Banten.

Untuk tujuan itulah Tb. Aat Syafaat mengambil inisiatif dengan menggelar Kongres Rakyat Banten (KRB). Kongres itu diadakan sehari penuh di Hotel Grand Mangku Putra, Kota Cilegon, Banten, pada Rabu (10/8/2016). Lebih dari 1.000 warga yang hadir. Berbagai elemen warga terwakili. Antara lain, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh akademisi, termasuk juga kalangan mahasiswa. Bahkan, sejumlah mahasiswa asal Banten yang tengah studi di berbagai kota di tanah air, turut hadir.

Warga yang hadir di Kongres Rakyat Banten (KRB), bukan hanya berdialog, tapi juga berfoto bersama dengan calon pemimpin mereka. Interaksi ini adalah bagian dari upaya membangun kerukunan dalam keberagaman. Andika Hazrumy (pakai peci) diapit dua Kompasianer: Sutisna Abas (kiri) dan Kang Nasir (kanan). Foto: isson khairul

Tb. Aat Syafaat adalah tokoh yang dihormati di Banten. Rano Karno selaku Gubernur Banten, hadir serta memberikan sambutan. Ade Komarudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, membuka kongres, sekaligus memberikan pengarahan. Tb. Iman Aryadi selaku Walikota Cilegon, mengikuti kongres dari pembukaan hingga penutupan. Dan, yang tak kalah pentingnya, sejumlah figur yang menyatakan maju di Pilkada Banten 2017, tampil berdialog dengan para peserta Kongres Rakyat Banten (KRB) tersebut.

Dialog Calon Pemimpin

Saya mengikuti kongres pada Rabu (10/8/2016) itu, dari awal hingga akhir. Menurut saya, kongres semacam ini positif, yang memungkinkan warga berdialog langsung dengan calon pemimpin mereka. Ini adalah bagian dari proses pendidikan politik, yang melibatkan beragam elemen masyarakat Banten. Sebagai langkah awal menyambut Pilkada Banten 2017, aktivitas ini patut kita apresiasi. Akan lebih positif lagi, bila dialog semacam ini juga diadakan di berbagai wilayah lain di Banten.

Dengan demikian, akan semakin banyak warga yang memiliki kesempatan untuk mengenal secara langsung calon pemimpin mereka. Juga, semakin terbuka pula ruang bagi warga untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tb. Aat Syafaat selaku Ketua Presidium Kongres Rakyat Banten, mengatakan, kongres ini digelar untuk menyatukan seluruh potensi dalam kebersamaan, untuk menghadapi Pilkada Banten 2017.

Kaum ibu pun menjadi bagian dari Kongres Rakyat Banten (KRB). Dari beragam lapisan yang hadir, menjadi salah satu pertanda bahwa warga Banten sesungguhnya aktif untuk mengenal calon pemimpin mereka. Dengan demikian, mereka leluasa memilih pemimpin yang mereka nilai mampu mewujudkan aspirasi yang mereka suarakan. Foto: isson khairul

Dalam konteks Banten, ada yang patut kita camkan bersama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam provinsi sebagai provinsi binaan KPK pada tahun 2016. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, keenam provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat. Artinya, calon Gubernur Banten kelak, haruslah sosok yang memiliki komitmen kuat untuk melawan korupsi. Ini bukan hanya tantangan untuk para calon, tapi juga tantangan bagi warga Banten, agar tidak menjadi bagian dari tindak korupsi tersebut.

Jakarta, 3 September 2016