Pejabat Pusat Arogan? Pemda dan Pengusaha Bukan Anak Buah Orang Pusat

[5] Pemerintah pusat tengah kebingungan, melihat minimnya serapan anggaran di daerah-daerah. Kondisi demikian bukan hanya terjadi di daerah, juga di Provinsi DKI Jakarta, yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Hingga Juli 2015, DKI Jakarta baru mampu membelanjakan 19,4 persen dari total Rp 69,28 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. Rendahnya serapan anggaran, tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, apalagi di tengah sulitnya investasi asing masuk ke Indonesia. Selengkapnya, silakan baca Ini Dua Jurus Atasi Serapan Anggaran Daerah yang Rendah, yang dilansir tempo.co, pada Sabtu l 29 Agustus 2015 | 13:39 WIB.

[6] Menurut Darmawan Prasodjo, sebagian besar aparat daerah masih belum memahami penggunaan anggaran, agar tidak menimbulkan masalah hukum. Selengkapnya, silakan baca Mendagri Geram Penyaluran Baru Mencapai 20 Persen, yang dilansir print.kompas.com, pada Jumat | 28 Agustus 2015.

[7] Sekadar menyebut beberapa contoh, silakan baca Jokowi: UKM Jangan Cengeng Hadapi Fluktuasi Harga BBM, dilansir varia.id pada Jumat l 10 April 2015 | 10:27 WIB, BBM Naik, Rakyat Kelas Menengah Jangan Cengeng!, dilansir republika.co.id pada Kamis l 20 November 2014 l 14:40 WIB, dan Jokowi larang PNS rapat di luar, pengusaha hotel jangan cengeng!, dilansir merdeka.com pada Minggu l 7 Desember 2014 l 15:16 WIB.

[8] Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Komoditas Strategis, Juan Permata Adoe, saat berkunjung ke Redaksi Kompas, di Jakarta, pada Jumat (28/8/2015), menyebutkan, komunikasi diperlukan, agar tidak terjadi salah paham dalam menghadapi suatu persoalan. Komunikasi itu termasuk dengan pengusaha. Karena, komunikasi menjadi faktor penting dalam rencana pengguliran kebijakan pemerintah. Komunikasi efektif perlu hadir, baik dalam interaksi di dalam pemerintahan, seperti antara presiden dan para menteri, maupun antara pemerintah dan pelaku usaha. Selengkapnya, silakan baca Komunikasi Jadi Kunci Efektivitas Kebijakan, Selesaikan Persoalan Persepsi, yang dilansir print.kompas.com, pada Sabtu | 29 Agustus 2015.

[9] Menurut Suryo Bambang Sulisto, harus ada evaluasi dan validasi setiap kebijakan yang dikeluarkan setiap menteri bidang ekonomi. Hal ini agar kebijakan ekonomi terintegrasi, tidak jalan sendiri-sendiri, dan tidak sektoral. Selengkapnya, silakan baca Dunia Usaha Ingin Kebijakan Terintegrasi, dilansir print.kompas.com, pada Sabtu (11/7/2015).

[10] Setelah beberapa kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia (BI) akhirnya merevisi lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi di rentang 4,7-5,1 persen, dengan kecenderungan mengarah ke 4,89 persen. Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memproyeksikan sepanjang 2015, pertumbuhan ekonomi 4,9 persen. Ekonom Bank Danamon, Dian Ayu Yustina, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8 persen sepanjang 2015. Selengkapnya, silakan baca Target Pertumbuhan Ekonomi Sulit Tercapai, yang dilansir print.kompas.com, pada Jumat Siang | 28 Agustus 2015 l 14:34 WIB.

[11] Pasar modal sedang tertekan dan modal asing sedang dibawa keluar Indonesia. Hal itu dikatakan Agus Martowardoyo di kompleks parlemen Senayan, pada Rabu (26/8/2015). Selengkapnya, silakan baca BI Imbau Pengusaha Lepas Dolar, yang dilansir republika.co.id, pada Rabu l 26 Agustus 2015 l 21:56 WIB.