Sinta Nuriyah, dari atas kursi rodanya, memberikan hadiah sebuah peci milik almarhum suaminya, Abdurrahman Wahid, kepada Joko Widodo yang kala itu merupakan Gubernur DKI Jakarta. Peristiwa yang penuh makna. Pemberian hadiah itu dilakukan Sinta Nuriyah seusai Jokowi menyampaikan orasi Kepemimpinan yang Berpihak pada yang Lemah, pada Kamis, 26 September 2013, memperingati hari lahir ke-9 The Wahid Institute, yang diselenggarakan di kantor The Wahid Institute, Jl. Taman Amir Hamzah No. 8, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: kompas.com Â
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Hari Jumat (26/6/2015) lalu, adalah hari ke-9 Ramadhan. Hari itu, Siswadi bertemu dengan aparat Pemda DKI Jakarta. Ia meminta agar Pemda menyediakan akses yang bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, terutama di berbagai fasilitas publik.
Permintaan yang mengesankan dan sudah sepatutnya kita apresiasi. Siswadi adalah Penanggung Jawab Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN), sebuah gerakan yang berpihak pada kaum disabilitas atau penyandang cacat, yang berdiri sejak tahun 2000. Sinta Nuriyah[1], istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, bercerita, "Gerakan itu kita mulai dari Stasiun Kereta Api Gambir. Waktu itu, di sana dibuatkan fasilitas berupa tempat parkir khusus kaum disable, loket karcis, telepon, kamar mandi, bahkan hingga lift untuk naik ke atas, menuju peron kereta," katanya. Namun, lanjut Sinta Nuriyah, saat ini fasilitas khusus untuk kaum disabilitas itu sudah tidak ada lagi.
Kaum Disabilitas, Bagian dari Kita
Secara waktu, yang dimaksud Sinta Nuriyah dengan saat ini adalah ketika ia berbicara dalam diskusi publik pada Sabtu (11/10/2014). Artinya, 14 tahun kemudian, setelah tahun 2000. Waktu memang sangat lekas berlalu dan perubahan terjadi di banyak tempat. Ada yang berubah dari buruk ke baik. Ada pula yang sebaliknya, berubah dari baik ke buruk. Perubahan seringkali menjadi penanda dari pergantian sebuah era, yang sekaligus merefleksikan sikap era yang bersangkutan.
Dalam hal sikap terhadap kaum disabilitas, misalnya. Di era Abdurrahman Wahid, sebagaimana dituturkan Sinta Nuriyah, apa yang sudah dibuat di Stasiun Kereta Api Gambir itu adalah patron, yang untuk kemudian dijadikan contoh guna diaplikasikan di berbagai fasilitas publik lainnya. Bagaimanapun juga, stasiun kereta di Jakarta Pusat tersebut adalah stasiun besar, sekaligus salah satu pintu gerbang Jakarta, bagi mereka yang menggunakan angkutan kereta api. Contoh itu kini sudah tidak ada, setidaknya sudah berubah.
Maka, pertemuan Siswadi pada Jumat (26/6/2015) lalu itu, mengingatkan kita bahwa saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, membutuhkan tools, yang mungkin tidak dibutuhkan oleh mereka yang kondisi fisiknya normal-normal saja. Apa yang dituturkan Sinta Nuriyah, juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kesadaran untuk menyediakan tools untuk kaum disabilitas tersebut, sudah pernah ada. Bahkan, sudah pernah diwujudkan secara nyata serta dimanfaatkan.
Siswadi mencontohkan, tidak ada fasilitas ramp, tangga luncur jembatan penyeberangan orang, menuju halte bus Transjakarta untuk penyandang disabilitas. Padahal, di dalam bus yang menjadi andalan transportasi massal ibukota itu, sudah tersedia bangku prioritas untuk kaum disabilitas. Karena yang tersedia adalah tangga dengan undakan yang normal, maka para tunadaksa ya perlu digotong. Contoh lain yang dikemukakan Siswadi, masih ada celah antara lantai halte dan bus Transjakarta, sehingga para tunadaksa atau tunanetra rawan terjatuh.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, ketika mengikuti para kaum disabilitas dalam acara Jakarta Barrier Free Tourism di shelter Transjakarta Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/07/2013). Para Komunitas disabilitas sengaja mengundang Jokowi waktu itu untuk sama-sama merasakan fasilitas umum bagi para disabilitas, guna menggugah sang gubernur untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi mereka. Foto: tempo.co
Kaum Disabilitas, Menggugah Kembali
Permintaan Siswadi pada Jumat (26/6/2015) lalu itu, untuk menggugah kembali Pemda DKI Jakarta menyediakan fasilitas yang memadai untuk kaum disabilitas, setelah acara Jakarta Barrier Free Tourism pada Kamis (4/07/2013) dulu itu. Joko Widodo sudah menjadi Presiden. Kini, era Basuki Tjahaja Purnama yang memimpin Jakarta. Tahun lalu, pada Rabu (3/12/2014), Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Masdes Harofi[2], mengakui bahwa fasilitas publik yang ada di Ibukota, masih belum berpihak pada penyandang disabilitas.
Ia menyebutkan, dari 165 jembatan penyeberangan orang menuju halte bus Transjakarta, baru setengahnya yang memiliki ramp. Dari jembatan yang sudah ada ramp itu pun, sebagian ada yang terlalu curam, terlalu terjal. Selain itu, Masdes Harofi juga merinci, dari 7 lift jembatan penyeberangan orang yang ada, 5 di Jl. Thamrin dan 2 di Stasiun Kota, hanya 1 lift saja di Jl. Thamrin yang beroperasi. Selebihnya, sebanyak 6 unit rusak. Belum sempat diperbaiki. Ia menyadari bahwa kondisi tersebut membuat para penyandang disabilitas kesulitan saat menggunakan fasilitas dan transportasi publik.
Untuk membangun jembatan penyeberangan orang dengan ramp, sebagaimana dituturkan Masdes Harofi, membutuhkan lahan yang cukup luas, agar kelandaian jembatan bisa diwujudkan. Sementara, lahan yang tersedia, terbatas dan sempit. Untuk menambah lahan, tentulah butuh dana yang tidak sedikit. Di lahan yang sempit, fasilitas lift bisa jadi solusi. Itu juga membutuhkan dana. Artinya, ada berbagai kendala yang dihadapi Pemda DKI Jakarta untuk mewujudkan fasilitas yang layak bagi kebutuhan kaum disabilitas.
Meski demikian, Masdes Harofi berencana akan membenahi fasilitas untuk kaum disabilitas pada tahun 2015 ini. Gayung bersambut. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama[3], pada Jumat (26/6/2015) meminta, agar seluruh halte bus Transjakarta dirombak, agar ramah terhadap penyandang cacat. Ia bahkan menegaskan agar seluruh halte Transjakarta harus dapat diakses dengan leluasa oleh saudara-saudara kita yang kekurangan tersebut.
Jembatan penyeberangan orang, bukan hanya dilintasi kaum disabilitas dan non-disabilitas. Tapi, juga dilalui para pengendara sepeda motor yang melanggar aturan. Foto kanan, pengendara sepeda motor melalui jembatan penyeberangan dengan kemiringan hingga 45 derajat di jembatan penyeberangan di Rawa Bengkel atau Jembatan Cendrawasih di Jalan Lingkar Luar, Jakarta Barat. Foto: kompas.com dan liputan6.com
Kaum Disabilitas, Amanah UUD 1945
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan sang wakil, Djarot Saiful Hidayat, sama-sama sepakat bahwa jembatan penyeberangan orang di Jakarta, tidak ramah pada kaum disabilitas, sebagaimana yang dikemukakan Siswadi dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (26/6/2015), mengatakan, akan melakukan pengkajian secara menyeluruh dan detail untuk membenahi hal tersebut.
Namun, mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur, itu belum dapat memastikan, kapan revitalisasi jembatan penyeberangan di Jakarta akan dilakukan. Ia menjelaskan, dirinya segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) dan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Kita tentu berharap agar keberpihakan pada kaum disabilitas ini segera diwujudkan.
Karena, sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta bukan hanya dihuni oleh mereka yang muda-muda tapi juga oleh kalangan tua, yang sehari-hari sudah menggunakan tongkat dan kursi roda. Demikian pula halnya dengan wisatawan domestik dan mancanegara, meski mereka sudah berusia lanjut, toh mereka juga masih berhasrat menikmati pesona Jakarta. Maka, sudah selayaknya, pembenahan fasilitas untuk kaum disabilitas tersebut menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang. Lebih dari semua itu, keberpihakan pada kaum disabilitas, sesungguhnya adalah salah satu amanah dari UUD 1945.
Dalam konteks regional dan internasional, harap dicatat, pada 28 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang, International Council in Education for People with Visual Impairment (ICEVI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, di Denpasar, Bali. Konferensi ini akan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai negara di Asia. Kita tentu ingin fasilitas untuk kaum disabilitas, khususnya di Ibukota Negara, menjadi contoh yang baik, yang membuat kita sebagai bangsa lebih bermartabat.
Jakarta, 28 Juni 2015
------------------------------------------------------------------------
[1] Sinta Nuriyah menyampaikan hal tersebut pada Diskusi Publik Implementasi Regulasi Fasilitas Infrastruktur Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, di Kantor Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, di Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/10/2014).
[2] Masdes Harofi mengatakan hal itu dalam sosialisasi hak-hak disabilitas dalam pelayanan transportasi DKI Jakarta di Klub Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu (3/12/2014).
[3] Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, semua halte Transjakarta harus dapat diakses saudara kita yang kekurangan. Hal itu ia katakan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8, pada Jumat (26/6/2015).