Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, ketika mengikuti para kaum disabilitas dalam acara Jakarta Barrier Free Tourism di shelter Transjakarta Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/07/2013). Para Komunitas disabilitas sengaja mengundang Jokowi waktu itu untuk sama-sama merasakan fasilitas umum bagi para disabilitas, guna menggugah sang gubernur untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi mereka. Foto: tempo.co
Kaum Disabilitas, Menggugah Kembali
Permintaan Siswadi pada Jumat (26/6/2015) lalu itu, untuk menggugah kembali Pemda DKI Jakarta menyediakan fasilitas yang memadai untuk kaum disabilitas, setelah acara Jakarta Barrier Free Tourism pada Kamis (4/07/2013) dulu itu. Joko Widodo sudah menjadi Presiden. Kini, era Basuki Tjahaja Purnama yang memimpin Jakarta. Tahun lalu, pada Rabu (3/12/2014), Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Masdes Harofi[2], mengakui bahwa fasilitas publik yang ada di Ibukota, masih belum berpihak pada penyandang disabilitas.
Ia menyebutkan, dari 165 jembatan penyeberangan orang menuju halte bus Transjakarta, baru setengahnya yang memiliki ramp. Dari jembatan yang sudah ada ramp itu pun, sebagian ada yang terlalu curam, terlalu terjal. Selain itu, Masdes Harofi juga merinci, dari 7 lift jembatan penyeberangan orang yang ada, 5 di Jl. Thamrin dan 2 di Stasiun Kota, hanya 1 lift saja di Jl. Thamrin yang beroperasi. Selebihnya, sebanyak 6 unit rusak. Belum sempat diperbaiki. Ia menyadari bahwa kondisi tersebut membuat para penyandang disabilitas kesulitan saat menggunakan fasilitas dan transportasi publik.
Untuk membangun jembatan penyeberangan orang dengan ramp, sebagaimana dituturkan Masdes Harofi, membutuhkan lahan yang cukup luas, agar kelandaian jembatan bisa diwujudkan. Sementara, lahan yang tersedia, terbatas dan sempit. Untuk menambah lahan, tentulah butuh dana yang tidak sedikit. Di lahan yang sempit, fasilitas lift bisa jadi solusi. Itu juga membutuhkan dana. Artinya, ada berbagai kendala yang dihadapi Pemda DKI Jakarta untuk mewujudkan fasilitas yang layak bagi kebutuhan kaum disabilitas.
Meski demikian, Masdes Harofi berencana akan membenahi fasilitas untuk kaum disabilitas pada tahun 2015 ini. Gayung bersambut. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama[3], pada Jumat (26/6/2015) meminta, agar seluruh halte bus Transjakarta dirombak, agar ramah terhadap penyandang cacat. Ia bahkan menegaskan agar seluruh halte Transjakarta harus dapat diakses dengan leluasa oleh saudara-saudara kita yang kekurangan tersebut.
Jembatan penyeberangan orang, bukan hanya dilintasi kaum disabilitas dan non-disabilitas. Tapi, juga dilalui para pengendara sepeda motor yang melanggar aturan. Foto kanan, pengendara sepeda motor melalui jembatan penyeberangan dengan kemiringan hingga 45 derajat di jembatan penyeberangan di Rawa Bengkel atau Jembatan Cendrawasih di Jalan Lingkar Luar, Jakarta Barat. Foto: kompas.com dan liputan6.com
Kaum Disabilitas, Amanah UUD 1945
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan sang wakil, Djarot Saiful Hidayat, sama-sama sepakat bahwa jembatan penyeberangan orang di Jakarta, tidak ramah pada kaum disabilitas, sebagaimana yang dikemukakan Siswadi dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (26/6/2015), mengatakan, akan melakukan pengkajian secara menyeluruh dan detail untuk membenahi hal tersebut.
Namun, mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur, itu belum dapat memastikan, kapan revitalisasi jembatan penyeberangan di Jakarta akan dilakukan. Ia menjelaskan, dirinya segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) dan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Kita tentu berharap agar keberpihakan pada kaum disabilitas ini segera diwujudkan.