Karena, sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta bukan hanya dihuni oleh mereka yang muda-muda tapi juga oleh kalangan tua, yang sehari-hari sudah menggunakan tongkat dan kursi roda. Demikian pula halnya dengan wisatawan domestik dan mancanegara, meski mereka sudah berusia lanjut, toh mereka juga masih berhasrat menikmati pesona Jakarta. Maka, sudah selayaknya, pembenahan fasilitas untuk kaum disabilitas tersebut menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang. Lebih dari semua itu, keberpihakan pada kaum disabilitas, sesungguhnya adalah salah satu amanah dari UUD 1945.
Dalam konteks regional dan internasional, harap dicatat, pada 28 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang, International Council in Education for People with Visual Impairment (ICEVI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, di Denpasar, Bali. Konferensi ini akan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai negara di Asia. Kita tentu ingin fasilitas untuk kaum disabilitas, khususnya di Ibukota Negara, menjadi contoh yang baik, yang membuat kita sebagai bangsa lebih bermartabat.
Jakarta, 28 Juni 2015
------------------------------------------------------------------------
[1] Sinta Nuriyah menyampaikan hal tersebut pada Diskusi Publik Implementasi Regulasi Fasilitas Infrastruktur Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, di Kantor Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, di Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/10/2014).
[2] Masdes Harofi mengatakan hal itu dalam sosialisasi hak-hak disabilitas dalam pelayanan transportasi DKI Jakarta di Klub Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu (3/12/2014).
[3] Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, semua halte Transjakarta harus dapat diakses saudara kita yang kekurangan. Hal itu ia katakan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8, pada Jumat (26/6/2015).