Kini, Budiman Sudjatmiko adalah anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, partai pengusung Presiden Joko Widodo yang kini berkuasa. Budiman Sudjatmiko juga aktif sebagai juru kampanye Joko Widodo saat Pilpres 2014 lalu. Artinya, ia kini bagian dari penguasa yang kini berkuasa. Pada Rabu (20/5/2015), menyambut Hari Kebangkitan Nasional, Budiman Sudjatmiko mengatakan, kebangkitan nasional dapat terwujud apabila tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan mengalami peningkatan. Itu diungkapkan Budiman dalam dialog di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat.
Meski bukan peserta program sarjana masuk desa, ia punya perhatian pada desa. Ia paham, betapa pentingnya masyarakat desa. Ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberhentikan ribuan fasilitator dan konsultan PNPM MPd tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat, per tanggal 31 Desember 2014, Budiman Sudjatmiko menilai kebijakan pemerintah itu kontraproduktif.
Katanya, kebijakan tersebut akan merugikan masyarakat desa dan meningkatkan jumlah pengangguran, sebagaimana dilansir tribunnews.com, Sabtu (3/1/2015) 17:26 WIB, Budiman Sudjatmiko Kritik Pemberhentian 16 Ribu Pegawai PNPM MPd. Saya belum membaca, apa reaksi Budiman Sudjatmiko terhadap penelantaran 28 peserta program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) dari sejumlah provinsi yang ditugaskan di Maluku. Mereka mulai bertugas di Maluku pada September 2013 hingga Agustus 2015. Hampir lima bulan mereka tak mendapat uang saku. PSP-3 merupakan program unggulan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
[caption id="attachment_367433" align="aligncenter" width="574" caption="Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, menegaskan, kementerian yang ia pimpin tak memiliki program sarjana penggerak pembangunan perdesaan. PNPM-MPd sebelumnya dikelola Bank Dunia. Setelah UU Desa berlaku, program itu dihentikan. Untuk menindaklanjuti program itu, termasuk fasilitatornya, perlu pembahasan dengan kementerian lain dan pemerintah daerah. Foto: print.kompas.com edisi Sabtu (23/5/2015) dan Minggu (24/5/2015) "]
Demi Desa, Demi Sarjana
Pemerintah Pusat sebenarnya tahu bahwa jumlah desa di Indonesia tercatat 74 ribu desa, hampir setengahnya, sebanyak 32 ribu desa, masuk kategori tertinggal. Di 32 ribu desa tertinggal tersebut bermukim 57,5 juta penduduk. Ini menunjukkan, betapa beragamnya tingkat kesenjangan antara satu desa dengan desa yang lain. Kesenjangan itu bukan hanya di sektor ekonomi dan pendidikan, tapi mungkin di semua sektor.
Adanya program PSP-3, PNPM MPd, SM3T, Indonesia Mengajar, dan program sejenis lainnya sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan tersebut. Keterlibatan sarjana di sejumlah program yang ada, selain memberi nilai tambah pada program, juga menunjukkan kesungguhan untuk mencerdaskan masyarakat desa. Di samping itu, program untuk desa tersebut telah turut pula mengurangi angka pengangguran, khususnya pengangguran di segmen sarjana.
