Raskin Campur Kerikil
Setelah harga beras melonjak hingga 30 persen, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan rapat pada Senin, 23 Februari 2015, di Kantor Wapres, membahas harga beras. Rapat yang dimulai pukul 16.30 WIB itu dipimpin langsung Jusuf Kalla. Rapat itu dihadiri, antara lain, oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2015/02/25/jokowi-cek-gudang-bulog-360000-ton-beras-miskin-ditahan-703698.html
Seusai rapat, Jusuf Kalla memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar mulai Selasa (24/2/2015) mengedarkan beras miskin (raskin) sebanyak 300.000 ton. Menurut Kalla, raskin itu memang hak rakyat miskin. Presiden Joko Widodo, didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Dirut Bulog Lenny Sugihat, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, meresmikan penyaluran beras miskin di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (25/2/2015).
Esok harinya, Kamis (26/2/2015), kompas.com melansir berita Harga Beras Mahal, Warga di Tasik Pasrah Terima Raskin Campur Kerikil, Kamis, 26 Februari 2015 | 22:30 WIB. Pada hari yang sama, pikiran-rakyat.com juga melansir berita Wakil Wali Kota Banjar: Kembalikan Raskin Jelek ke Bulog, Kamis, 26 Februari 2015 l 19:18 WIB. Kondisi ini tentu mengenaskan, mengingat sudah 3 bulan warga miskin tidak menerima beras miskin eh begitu diterima ternyata kualitas berasnya memilukan hati.
Barangkali, hal itu juga bagian dari masalah administrasi teknis sebagaimana dikemukakan Jusuf Kalla di atas. Masalah yang sesungguhnya tak sepenuhnya bisa dipahami warga miskin. Alangkah tak mudah menjadi orang miskin di negeri ini, meski sudah memiliki Presiden yang kabarnya Presiden Rakyat. Mungkin warga miskin akan mendapat perlakuan agak layak, bila Presiden negeri ini adalah Presiden Rakyat Miskin.
[caption id="attachment_353357" align="aligncenter" width="780" caption="Salah seorang warga Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan beras raskin yang ia terima: berwarna kuning, berdebu, dan banyak batu. Ia membelinya dengan harga Rp 10.000 untuk empat kilogram. Beras itu ia tunjukkan di rumahnya, Kamis (26/2/2015). Beras raskin itu jika dimasak, menjadi mirip nasi aking dan bau apek. Foto: kompas.com"]
Para Penerima Raskin
Mereka yang berhak menerima beras miskin, dicatat sebagai rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah RTS secara nasional pada 2014 sebanyak 15,5 juta RTS. Data penerima raskin ini seharusnya dimutakhirkan tiga tahun sekali, untuk mengetahui, apakah jumlah RTS di suatu wilayah tetap, berkurang, atau malah bertambah. Dengan demikian, raskin akan menjadi tepat sasaran.
Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, penyaluran raskin pada Februari 2015, masih menggunakan patokan data tahun 2011. Data jadul tersebut mencatat sebanyak 174.002 RTS. Dengan data yang tidak update itu, ada kemungkinan mereka yang sudah tidak berhak menerima raskin tapi masih menerimanya. Sebaliknya, ada warga yang sebenarnya berhak dapat raskin tapi tidak menerima, karena tidak tercatat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, Suhardono Kardono, menyadari bahwa data raskin yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Pemutakhiran tersebut tidak bisa dilakukan, menurut Suhardono, karena banyaknya momentum politik. Entah berapa banyak kabupaten secara nasional yang tidak meng-update data raskin di wilayahnya.
