[caption id="attachment_353412" align="aligncenter" width="472" caption="Tabel 1. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). Ia tiba di lokasi sekitar pukul 12.55 WIB. Jokowi langsung menuju kios penjual beras. Ia pun terkejut saat mengetahui harga beras masih ada di kisaran Rp 12.000 per liter. Jokowi sempat terdiam dan berbincang dengan seseorang yang mendampinginya. Foto: tribunnews.com"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Stok beras cukup. Operasi Pasar sudah digelar serentak sejak Rabu, 25 Februari 2015. Beras Miskin sudah digelontorkan di sejumlah wilayah. Bulog sudah mengirim satuan tugas ke berbagai tempat untuk merazia sejumlah pasar. Hingga Sabtu, 28 Februari 2015, harga beras masih Rp 12.000 per liter. Presiden Jokowi kaget.
Pantaskah Presiden kaget? Tentu saja pantas. Karena, ternyata gerakan menyeluruh yang sudah dilakukan untuk menurunkan harga beras, belum menampakkan hasil yang positif. Untuk menenangkan rakyat, Jokowi menjanjikan harga beras akan turun beberapa pekan ke depan. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan memastikan harga beras akan turun. ”Saya bukan ahli ramal, tapi pasti turun,” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis (26/2/2015).
Logika Bisnis, Kepentingan Politik
Harga ada di tangan pedagang. Mengacu kepada logika bisnis, pedagang tentu ingin meraup laba sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya. Sementara, dalam logika politik, menjaga stabilitas sosial untuk meraih dukungan politik, merupakan agenda utama. Kombinasi kedua logika itulah yang diacu Jusuf Kalla, dalam menyikapi gejolak naiknya harga beras belakangan ini. Atas dasar itu pula, ia menetapkan kebijakan.
Kebijakan menggelar Operasi Pasar, memang ditujukan untuk menurunkan harga beras. Tapi, dalam bahasa politik, disebut sebagai strategi menstabilkan harga beras. Kenapa? Karena, pemerintah sebagai regulator politik, memiliki kepentingan terhadap petani sebagai produsen beras, pedagang sebagai penjual beras, dan rakyat sebagai konsumen beras. Pemerintah juga ingin menstabilkan kepentingan mereka terhadap tiga pihak tersebut.
Demi menjaga sejumlah kepentingan itulah, pemerintah berusaha menurunkan harga beras tapi tidak ingin harga beras terlalu rendah, karena hal itu akan memukul kehidupan para petani. ”Kami tidak akan turunkan seperti pikiran konsumen yang ingin harga beras serendah-rendahnya. Petani mau hidup dari mana, kalau harga beras rendah?” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin, Kamis (26/2/2015).
Bagaimanapun juga, pemerintah membutuhkan dukungan politik dari para petani, demi kelanggengan kekuasaan. Selain itu, bila harga beras terlalu rendah, pedagang tentu tak bisa meraih laba untuk menggulirkan aktivitas bisnis mereka. Padahal, pemerintah memiliki kepentingan agar aktivitas ekonomi tumbuh, hingga pemerintah bisa meraih masukan berupa pajak dari mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah tentulah punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan politik dari rakyat, yang menjadi konsumen beras. "Dengan Operasi Pasar, diharapkan harga beras kembali pada posisi normal," ujar Jokowi saat kunjungan ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jakarta-Banten pada Rabu (25/2/2015). Bila Jusuf Kalla menggunakan istilah harga rendah, Jokowi pakai istilah harga normal.
[caption id="attachment_353413" align="aligncenter" width="458" caption="Tabel 2. Operasi Pasar jadi jurus andalan pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Operasi Pasar besar-besaran yang dilakukan Bulog, memang tidak akan serta-merta menurunkan harga beras di berbagai daerah. Dia menyebut butuh waktu, tapi tidak akan lama. Foto: kontan.co.id "]
Harga di Kisaran Rp 7.000
Harga turun, harga rendah, harga normal, harga stabil, harga wajar, dan harga terjangkau adalah sejumlah kemasan dalam komunikasi politik. Semua terpulang kepada pihak yang membaca serta memaknainya. Bila diterjemahkan ke dalam angka, berapa harga beras yang dianggap normal oleh pemerintah? Andi Amran Sulaiman, pada Jumat (20/2/2015) kepada wartawan di gedung Kementerian Pertanian, mengatakan, ia menjamin harga beras akan stabil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni di harga normal di kisaran Rp 7.000 per kilogram.
Jaminan Amran Sulaiman itu berdasarkan perhitungan, karena pada Maret 2015, sebagian besar petani di sejumlah kabupaten di Indonesia sudah memasuki musim panen. Tiga kabupaten di Jawa Timur seluas lebih dari 100 ribu hektar sudah panen, di antaranya Kabupaten Malang. Menurut Amran, hasil panen ketiga wilayah tersebut menunjukkan lompatan 30-40 persen dibanding tahun sebelumnya. Produktivitas meningkat dari tujuh ton per hektar menjadi sembilan ton per hektar.
Jawa Timur memang sudah sejak lama menjadi provinsi penghasil beras nomor satu di Indonesia. Tahun 2015, provinsi ini siap menyuplai 447 ribu ton beras ke 6 provinsi lain: Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Tahun 2013, suplai beras dari provinsi ini, juga di kisaran 400 ribu ton lebih. Tahun 2014 pun demikian. Karena swasembada pangan itulah, menurut Gubernur Soekarwo, Jawa Timur selama tiga kali, secara berturut-turut, sukses meraih penghargaan prestisius Adhikarya Pangan Nusantara (APN). http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2015/01/23/strategi-pangan-jawa-timur-447-ribu-ton-beras-untuk-6-provinsi-698023.html
Sukses panen di Jawa Timur, tentulah tidak dengan serta-merta disebut sebagai sukses Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berada dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dalam dua periode Gubernur Soekarwo memimpin Jawa Timur, ia telah membangun serta meletakkan dasar-dasar yang kokoh di sektor pertanian. Untuk menguji ampuh atau tidaknya strategi pangan Andi Amran Sulaiman, adalah bagaimana ia mampu membuat wilayah yang sebelumnya tidak swasembada menjadi swasembada pangan.
[caption id="attachment_353414" align="aligncenter" width="441" caption="Tabel 3. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di sela-sela acara penanaman padi di Desa Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (27/1/2015), mengemukakan, keterlambatan distribusi pupuk jamak terjadi di Indonesia. Mentan mencatat, keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi dua pekan saja, dapat menurunkan produksi pertanian sebanyak 2 ton per hektar. Foto: antaranews.com"]
Inspirasi untuk Petani
Tapi, itu bukan berarti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak memiliki andil sama sekali. Kesungguhannya memotivasi petani di berbagai wilayah tanah air, sudah selayaknya diapresiasi. Juga, kegigihannya mengintegrasikan produsen pupuk dan distributor pupuk, agar pupuk bisa diterima petani pada waktu yang tepat, tentulah hal yang menggembirakan.
Memang, di beberapa tempat, hal itu belum berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana bisa dibaca pada Tabel 3 di atas. Karena itulah, sejumlah petani di sejumlah wilayah, masih menjerit karena kelangkaan pupuk. Kalaupun ada, pupuk sudah dikuasai orang-orang tertentu, yang menjualnya dengan harga mahal kepada petani. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk meningkatkan produksi pertanian.
Meski melonjaknya harga beras saat ini belum berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan petani, setidaknya kondisi saat ini bisa menjadi inspirasi bagi petani. Misalnya, petani bisa mendirikan dan memiliki koperasi, yang bukan hanya mengurus pupuk, tapi juga bisa menyewa kios di pasar-pasar setempat, untuk menjual beras produksi anggota. Dengan demikian, ada pihak yang menjadi penyeimbang dominasi pedagang beras di pasar.
Melalui cara tersebut, petani memiliki peluang untuk menikmati fluktuasi harga beras, yang selama ini nyaris hanya dinikmati pedagang. Selama ini, petani hanya berkutat di sektor produksi, padahal potensi meraih keuntungan, lebih banyak berada di sektor pemasaran. Barangkali, keberadaan koperasi yang didirikan serta dimiliki petani, yang bergerak di sektor pemasaran hasil tani, bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Jakarta, 01-03-2015
