Ya itu betul. Komodo adalah nama pulau tersebut, belakangan sering dijadikan nama untuk hewan tersebut. Keberadaan "ular boa darat" di Pulau Komodo memang sudah lama menjadi pemberitaan. Ada isu tentang naga: licin, berkaki, berlidah panjang.
Pada bulan Desember 1910, tersiar kabar PA Ouwens, kurator Museum Zoologi Bogor, yang bersama Letnan. JKH van Steyn van Hensbroek, Administrator Sipil di Reo, Flores. Melalui prajurit kelahiran Mojokerto ini, Ouwens mendapatkan potret komodo dan sampel kulit sepanjang 2,2 meter. Ternyata, seorang pejabat setempat dari Bogor dikirim untuk menangkap hewan itu hidup-hidup dan membawanya pulang. Setahun kemudian, PA Ouwens diterbitkan dalam Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg. Dalam On a Large Varanus Species from the Island of Komodo, Ouwens menyajikan dan menyarankan nama ilmiahnya: Varanus komodoensis Atau bawak komodo.
Status dilindungi inilah yang menjadi dasar perlindungan Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya selama puluhan tahun. Sayangnya, negara merayakan 100 tahun "penemuan" komodo dengan membuka titik investasi komodo atas nama pariwisata.
Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo pada Juli 2019, Presiden Jokowi juga menjanjikan rencana besar antara lain memisahkan kawasan lindung dari kawasan wisata dan memperkenalkan kuota wisata. "Kami sangat ingin Pulau Komodo lebih didedikasikan untuk konservasi, sehingga wisatawan terbatas, kuota dan biaya tinggi. Kalau tidak bisa bayar, tidak ada alasan ke sana," kata Presiden Jokowi. Pulau Komodo, Padar, dan Rinca disebut Taman Nasional Komodo (TNK) sejak 1980-an.Â
Tujuan pendiriannya adalah untuk menyelamatkan komodo dari kepunahan yang akan segera terjadi karena ini adalah satu-satunya tempat habitat asli komodo. Namun seiring waktu, ekosistem TNK menjadi semakin berantakan, membahayakan keberlangsungan Situs Warisan Dunia UNESCO dan proyek pembangunan pemerintah yang sedang berlangsung.
Dalam hal ini perlu dianalisis permasalahan terkait kasus aktivisme digital, yaitu gerakan #Savekomodo melalui platform Twitter. Dalam aktivisme digital media sosial, tagar biasanya digunakan untuk aktivisme digital media sosial. Pengguna media sosial menunjukkan sikap mereka terhadap suatu isu atau kebijakan dengan mengunggah komentar dengan tagar tertentu (Eriyanto, 2020).Â
Tagar #Savekomodo adalah aktivisme digital dari kegiatan protes publik terhadap kelompok dominan. Seperti yang dijelaskan Hornborg (2016), aktivisme digital bertujuan untuk melawan epistemologi dominan yang melihat media digital sebagai sumber kekuatan yang dapat dikontrol secara universal. Juga, karena tagar #Savekomodo telah berlangsung selama beberapa hari, ada satu hal penting yang ingin diungkapkan oleh pembuat masalah di perangkat lunak toko. Seperti yang dijelaskan Earl & Kimport (2011), perangkat lunak toko digital dapat menyebabkan masalah jangka panjang.
Dalam hal ini perlu adanya analisis masalah terkait kasus aktivisme digital yaitu gerakan #Savekomodo melalui platform twitter. Dengan adanya aktivisme digital di media sosial Penggunaan tagar biasanya digunakan untuk aktivisme digital di media sosial, pengguna media sosial menunjukkan sikapnya terhadap suatu isu atau kebijakan dengan mengunggah komentar disertai tagar tertentu (Eriyanto, 2020).
Munculnya Tagar #Savekomodo adalah sebuah aktivisme digital dari sebuah aksi protes masyarakat terhadap kelompok dominan, Â seperti yang dijelaskan Hornborg (2016), bahwa aktivisme digital bertujuan untuk melawan epistemologi dominan yang melihat media digital sebagai sumber kekuatan yang dapat digunakan secara universal. Kemudian juga dengan bertahannya tagar #Savekomodo hingga beberapa hari maka terdapat isu penting yang ingin diungkapkan oleh penggerak isu tersebut dalam repertoar sebuah gerakan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Earl & Kimport (2011) bahwa repertoar dalam sebuah gerakan digital dapat membuat suatu isu dapat bertahan lama.
Penggunaan hashtag #Savekomodo sebagai aktivisme digital di media sosial yang merupakan fenomena menarik di era digital ini. Aktivisme digital adalah sesuatu yang baru dan hanya dapat terjadi melalui penggunaan media sosial. Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi siber atau cyberdemocracy yang secara umum merujuk pada kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, berkumpul, bersatu, menyatakan pendapat, dan lain-lain, yang dapat dilakukan tanpa sekat-sekat teritorial atau secara daring.
