Pancasila Sebagi Dasar Negara Republik Indonesia Dan Sumber Hukum Nasional

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dalam aspek politik, sosial, maupun hukum. Sejak disepakati dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat, yang mencantumkan lima sila Pancasila sebagai dasar filosofis pendirian negara.Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yakni:

 1. Ketuhanan yang Maha Esa: Menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan.

3. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi integritas nasional di tengah keberagaman.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menegakkan demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.

Pancasila sebagai Sumber Hukum Nasional

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sumber utama dalam sistem hukum nasional. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Segala bentuk hukum yang dibuat di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila menjadi hukum tertinggi, yang kemudian jelaskan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum

1. Pembentukan Peraturan

Nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang pendidikan, dan peraturan terkait kesejahteraan sosial.

2. Penyelesaian Konflik

Prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan konflik, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

3. Pendidikan Pancasila

Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan Pancasila diajarkan di berbagai jenjang pendidikan sebagai upaya membentuk karakter generasi bangsa yang berlandaskan ideologi negara.

KESIMPULAN

Pancasila adalah fondasi kokoh bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional, Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun tatanan kehidupan yang adil, damai, dan berkeadaban. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu terus menjaga, mengamalkan, dan menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten akan memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang bersatu, berdaulat, dan berkeadilan.