Ismiyati Tugas Filsafat 6 (Filsafat Penelitian dan Evaluasi Pendidikan)

f.       Setiap individu mempunyai irama pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda (Ahmad Rohani, 2010).

Tujuan Pendidikan Administrasi Perkantoran

Tujuan pendidikan administrasi perkantoran mencakup kembali ke dasar ilmu administrasi, sertifikasi, transfer ilmu, kreativitas, hingga untuk mengembangkan pemahaman peserta didik. Hal ini selaras dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan administrasi perkantoran, salah satunya pada lingkup pendidikan menengah kejuruan. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (2018), secara khusus tujuan pendidikan pada tingkat ini adalah sebagai pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat menengah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di masyarakat atau mitra dunia usaha/industry. Penyiapan sumber daya manusia melalui PMK (Pendidikan Menengah Kejuruan) semakin penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan pekerjaan, terutama sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sifat Kurikulum Pendidikan Administrasi Perkantoran

            Berdasarkan laporan lembaga riset internasional NIER (1999) dalam Dinn Wahyudin (2014) mengungkapkan bawa model pengembangan kurikulum nasional, paling tidak ada dua pendekatan yang dianut oleh banyak negara.

a.       Kurikulum nasional yang berpijak pada pendekatan isi/bahan (content based approach). Kurikulum ini merupakan suatu kurikulum nasional yang menekankan pada pengkajian bahan yang disusun dalam bentu mata pelajaran dan pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh peserta didik. Umumnya negara yang menganut pendekatan ini menerapkan kebijakan sentralisasi di bidang pendidikan (centralized) walaupun di tingkat bawahnya seperti negara bagian/provinsi/kabupaten dan masyarakat sekolah, masih tetap diberi kewenangan yang proporsional untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang dan menerapkan kurikulum yang dianut.

b.      Kurikulum nasional yang berpijak pada pendekatan outcome (outcome/competency based approach), yaitu kurikulum nasional yang menekankan kepada raihan outcome dan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. Pemerintah pusat hanya sepatutnya dicapai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, sedangkan rancang tahapan pembelajaran dan pengalaman belajar, ataupun penerapannya dalam kegaitan belajar megnjar dilakukan di tingkat sekolah. Negara yang menganut pendekatan model kurikulum nasional ini, lazimnya menerapkan pendidikan yang terdesentralisasi (decentralized education).

c.       Kebijakan pengembangan kurikulum nasional yang memadukan antara content based dengan outcome based approach, yaitu model pendekatan kurikulum yang bercirikan pendkatan isi dengan kontrol pemerintah pusat yang relatif dominan, tetapi juga memberi kesempatan yang luas kepada pengelola di tingkat kabupaten/sekolah untuk berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan setempat.

Sumber: NIER (1999) dalam Dinn Wahyudin (2014) 

Selaras dengan visi untuk menjadi Universitas Konservasi bertaraf internasional yang sehat, unggul, sejahtera, Unnes mengembangkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Unnes 2012 Berbasis Kompetensi  dan Konservasi (Tim Pengembang Kurikulum Unnes, 2013). Selanjutnya pada Diagram alur dari body of knowledge Prodi S-1pendidikan administrasi perkantoran FE UNNES secara garis besar ditunjukkan  pada gambar dibawah ini

Gambar Peta keterkaitan keilmuan dan keahlian Prodi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan bidang lainnya

Teori Pengajaran Pendidikan Administrasi Perkantoran