Mohon tunggu...
Ismi Nurhasanah
Ismi Nurhasanah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Pamulang

Mahasiswa S1 Akuntansi, Universitas Pamulang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pengukuran Kinerja Sektor Public (Value for Money)

4 Desember 2022   20:24 Diperbarui: 4 Desember 2022   20:42 207
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pengukuran system kerja sektor publik dibagi kedalam 4 aspek :

1. Pengkuran kinerja sector public

System pengukuran kinerja sector public merupakan sebuah system yang ditujukan untuk membantu manajer public dalam melakukan penilaian untuk mencapi tujuan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non finansial.

Tujuan dari pengukuran kinerja sector public diantaranya :

a. membantu pemerintah focus pada tujuan dan sasaran program unit kinerja agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melayani masyarakat.

b. mengalokasikan sumber daya serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik hingga memperbaiki komunikasi Lembaga.

c. Agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik

d. Pengukuran kinerja finansial dan non finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi

e. Mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

f. Dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional

Terdapat pula manfaat yang dapat diperoleh prganisasi dengan dilakukannya pengukuran kerja, diantaranya :

a. Memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen\

b. Sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja

c. Melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil Tindakan-tindakan korektif

d. Dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif 

e. Sebagai alat komunikasi antar setiap level didalam organisasi guna melakukan perbaikan-perbaikan kinerja

f. Sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan

g. Memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah

h. Untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

Terdapat informasi -- informasi yang dibutuhkan dalam pengkuran kinerja

1. laporan finansial

Laporan finansial ini didapatkan dengan cara menganalisa selisish kinerja pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan anggaran selanjutnya. Analisi ini focus pada pendapatan dan pengliran rutin etrmask bekanja rutin serta belanja investasi.

2. Informasi non finansial

Informasi ini diharapkan dapat menanbah keyakinan atas kualitas pengedalian manajeman serta menjadi tolak ukur kedua setealh informasi finansial. Pengukuran kinerja yang berfokus pada informasi non finansial biasanya menggunakan balanced scorecard. Metode balanced scorecard menggunakan empat aspek dalam mengukur kinerja sebuah organisasi, seperti aspek finansial, aspek kepuasan, pelanggan, aspek efesiensi proses internal dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan.

Informasi yang bersifat non finansial dinyatakan dalam bentuk variable kunci atau dikenal dengan istilah key success factor, key result factor atau pulse point. Variabel kunci ini akan mengindikasikan factor yang sekiranya menjadi penyebab suksesnya sebuah organisasi. 

Berikut ini dijelaskan karakteristik variable kunci :

a. Terdapat penjelasan mengenai factor yang menjadi pemicu keberhasilan serta kegagalan dari suatu organisasi

b. Dapat berubah dengan cepat

c. Perubahan yang tidak dapat diprediksi

d. Diperlukan adanya Tindakan segera dalam menjawab perubahan yang terjadi

e. Dapat diukur

2. Indikator kinerja

Untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, maa dilakukan pengukuran indicator kinerja.

komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan indicator kinerja :

a. Biaya Pelayanan, biaya hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya per siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya

b. Penggunaan, indicator ini melakukan pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase

c. Kualitas dan standar pelayanan, komponen ini termasuk komponen yang indikatornya paling sulit ditentukan pengukurannya dan harus hati-hati, karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya subjektif.

d. Cakupan Pelayanan, komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal

e. Kepuasan, diukur dengan metode jajak pendapat dengan menjaring aspirasi masyarakat.

3. Indikator kinerja dan pengukuran value for money

Penilaian kinerja tidak dapat diukur hanya dari output yang diasilkan, tetapi juga dari input serta outcome.

Mekanisme yang dapat dilakukan dalam penentuan indicator kinerja adalah sebagai berikut :

a. System Perencanaan dan Pengendalian, meliputi proses, prosedur serta struktur yang memberikan sebuah jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi tanpa terkecuali berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya

b. Spesifikasi Teknis dan Standardisasi, kinerja atas sebuah kegiatan atau program yang telah dilakukan diukur dengan spesifikasi teknis secara detail dalam memberikan jaminan bahwa hal tersebut dapat dijadikan standar penilaian

c. Kompetensi Teknis dan Profesionalisme, guna pemberian jaminan atas terpenuhi atau tidaknya spesifikasi teknis yang telah ditetapkan untuk dijadikan standar, maka perlunya personil yang memiliki kompetensi teknis dan menjunjung profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya

d. Mekanisme Ekonomi dan Mekanisme Pasar, dimana ekonomi berkaitan dengan pemberian rewards dan punishment yang sifatnya finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya

e. Mekanisme Sumber Daya Manusia, mekanisme ini menuntut pemerintah untuk memotivasi staffnya dalam melakukan perbaikan-perbaikan kinerja.

4. Pengukuran value for money

Pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya, pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun