Politik dalam Hukum di Indonesia

Punya akses kebijakan politik. Disinilah peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul-betul norma-norma struktur politik untuk manjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul-betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan danrakyat agar nilai - nilai tersebut mrnjadi hukum positif.

Dan yang kedua yaitu, hukum yang lumpuh dan dilumpuhkan yang mana diketahui dalam pandangan Lord. Acton, upaya perbaikan hukum secara menyeluruh mengangkat perubahan pada the contant of the law, the stucture of the law, dan the culture of the law. 

Personalnya di Indonesia perubahan yang dilakukan semata - mata baru pada the contant of the law, sperti dengan membuat sebanyak mungkin undang - undang dan peraturan untuk mengatasi oersoalan di masyarakat, itu pun sering ali tidak didasarkan pada pembacaan yang sungguh - sungguh atas kebutuhan masyarakat akan undang-undang dan peraturan serta tidak dirumuskan secara partisipatoris, dan stucture of the law nya masih dihuni oleh pejabat - pejabat yang bermasalah dan berperan aktif dalam rangkaian keputusan atau praktek - praktek hukum menyimpang.

 Dan the culture of the law nya, budaya sogokan dan suap jauh lebih menonjol ketimbang profesionalisme sebagai aparatur penegak hukum. Dan dikondisi yang lumpuh ini semakin diperparah dengan tidak adanya kesriusan pemerintah untuk mengedepankan agenda law orforcement dan hambatan-hambatan politis lainnya. 

Desakan untuk melakukan pembersihan secara radikal terhadap institusi hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta pencabutan keputusan-keputusan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan yang pernah dirintis Abdur Rahman Wahid, tidak lagi berlanjut seiring dengan jatuhnya Abdur Rahman Wahid. Upaya Gus Dur, justru dihambat dengan berbagai cara, termasuk dengan penggulingan dirinya, artinya dalam kondisi dimana proses pemulihan hukum dari kelumpuhan yang tengah berlangsung, upaya-upaya untuk mempertahankan kelumpuhannya juga gencar dilakukan oleh berbagai macam pihak. 

Dalam konteks transisional, semua upaya tersebut dilakukan tidak lain untuk mempertahakan ketidakpastian hukum demi membebaskan pihak-pihak yang bermasalah sekaligus tetap mempertahankan previledge yang hanya dapat dipetik dalam situasi ketidakpastian.

Dan yang ketuga yaitu Sistem Politik Indonesia, ada beberapa prinsip penting dalam hal sistem politik Indonesia yang terkait yaitu sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. 

Ketiga prinsip ini saling mendukung misalnya jika kehilangan salah satunya saja akan mengakibatkan oecahnya sistem politik idela yang dianut, dan prinsip negara hukum tiga unsur utama, yaitu pemisakahan kekuasaan, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lambaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi. 

Sedangkan dalam prinsip demokrasi partisipasi publik atau masyarakat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik dalam proses pengisian jabatan, jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik. Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dab peraturan perundang-undangan dilahirkan.

Dapat disimpulkan bahwa memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar filsafah oemikiran yang dominan dalam kenyataan tentang pengertian aoa yang dipahami sebagai hukum serta yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Dari berbagai uraian tersebut tidak diragukan lagi bahwa apa yng dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positif dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada aoa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.