DATA PRIBADI
NAMA
ANSELMUS ALDRIN RANGGA MASIKU
ALAMAT RUMAH
KOMPLEKS VILLA IBIS PRATAMA BLOK AKENDARI
ALAMAT KANTOR
JL. MALIK III NO. 135 KELURAHAN KORUMBA KECAMATAN MANDONGA KENDARI
TEMPAT& TGL LAHIR
MAKASSAR, 1 JUNI 1972
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI
TELEPON RUMAH / KANTOR
TELEPON SELULAR
0811 4000 808/ 0852 99 49 5000
amasiku@yahoo.co.id
PENDIDIKAN FORMAL
TAHUN MULAI
TAHUNSELESAI
NAMA UNIVERSITAS
TEMPAT
GELAR
1992
1998
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
SARJANA HUKUM
1998
1989
SMA FRATER
MAKASSAR
1988
1985
SMP KATOLIK GARUDA
MAKASSAR
1979
1985
SD KATOLIK SANTO YAKOBUS
MAKASSAR
PENDIDIKAN NON FORMAL
TAHUN MULAI
TAHUNSELESAI
NAMA INSTITUSI
TEMPAT
1999
1999
Pendidikan Hak-hak sipil Politik dilaksanakan oleh PBHI Sulawesi Selatan
Makassar
2000
2000
Kursus Penanganan Bencana I yang dilaksanakan Oleh Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial KWI/Caritas Indonesia
Jakarta
2001
2001
Training on Civic Education for Future Indonesia Leaders yang dilaksanakan USC Satunama
Yogyakarta
2001
2001
Kursus Penanganan Bencana II yang dilaksanakan Oleh Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial KWI/Caritas Indonesia
Jakarta
2001
2001
Training of Trainers Penanganan Bencana dan pengungsi yang dilaksanakan Oleh Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial KWI/Caritas Indonesia
Bogor
PENGALAMAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA
TAHUN MULAI
TAHUN SELESAI
LEMBAGA / INSTANSI
ALAMAT / TELP
JABATAN
TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1998
1999
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM ASASI MANUSIA INDONESIA SULAWESI SELATAN
JL. VETERAN MAKASSAR
STAF
Sebagai staf yang menangani masalah konflik agraria dan perburuhan
2000
2007
FRONT NASIONAL PERJUANGAN BURUH INDONESIA SULAWESI SELATAN
Jl. Perintis Kemerdekaan
DIVISI ADVOKASI
Melakuka advokasi kasus sengketa perburuhan baik yang menjadi anggota FNPBI atau buruh lainnya
2002
2004
LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT SULAWESI SELATAN
Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg depan UKIP Makassar
SEKRETARIS
Mengatur jalan organisasi secara internal dan me
2004
2007
LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT SULAWESI SELATAN
Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg depan UKIP Makassar
DIREKTUR
Berta nggung jawab terhadap jalan organisasi dan mengeluarkan kebijakan bagi jalannya organisasi khususnya dalam pembelaan HAM
2008
SAMPAI SAAT INI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI
Jl. Malik III No. 135 Kendari
DIREKTUR
Berta nggung jawab terhadap jalan organisasi dan mengeluarkan kebijakan bagi jalannya organisasi khususnya dalam pembelaan HAM
PUBLIKASI DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA 10 TAHUN TERAKHIR
JUDUL
MEDIA
TAHUN TERBIT
KETERANGAN
1.Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Bukan Untuk Rakyat.
Majalah Inspirasi Media Informasi dan Komunikasi
Edisi Agustus 2005
2.Pengadilan Hak Asasi Manusia; Kasus Abepura dan Penggabungan Perkara
Majalah IUSTITIAditerbitkan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian atau Justice And Peace Komisi Wali Gereja Indonesai (KWI)
edisi Mei 2004
3.Menyambut Momentum 40 tahun Tragedi Kemanusiaan 1965
Koran Pedoman Rakyat Makassar
Rabu 28 September 2005.
4.PH: Dakwaan JPU Tak Jelas.Sidang Lanjutan Aktifis LSM Kasus LONSUM
Fajar
Rabu, 5 Nopember 2003
5.Pendemo Tolak Wakil Rakyat Berdialog “ Gelar Solidaritas Munir Dan Aceh”
Tribun Timur
30 Nopember 2004
6.SORAK Minta Hentikan Operasi Militer Papua( Solidaritas Rakyat Anti Kekerasan)
Fajar
30 Nopember 2004
7.Kecam Darurat Militer di Aceh
Berita Kota
30 Nopember 2004
8.Petani Bulukumba Unjuk Rasa di MA
Pedoman Rakyat
15 Februari 2005
9.Jalan Panjang Perjuangan Petani Kajang; Mendesak DPR dan KON Tuntaskan kasus Lonsum
Pedoman Rakyat
24 Februari 2005
10.LBH: Ada Sandiwara Hukum di Pengadilan
Kendari Pos
7 Mei 2008
11.LBH Buka Akses Hukum Kaum Miskin
Kendari Pos
23 Desember 2008
12.LBH Kendari Siap Layani Kaum Miskin
Media Sulawesi Tenggara
23 Desember 2008
13.Walhi dan LBH Kecam Polisi
Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dari www.walhi.or.id
2 Februari 2009
14.LBH Kendari Mengadu ke KOMNAS HAM
Media Sultra
18 Februari 2009
Demikian CV ini dibuat dengan data dan informasi yang sebenarnya.
TempatTanggalBulanTahun
Kendari
9
Januari
2012
Tanda Tangan
( ANSELMUS A.R.MASIKU,SH)
CATATAN :
·Formulir dapat diisi langsung menggunakan komputer (MS Word) atau ditulis tangan dengan pena.
·Peminat calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017 dapat menambahkan informasi khusus mengenai data yang tidak tercantum pada formulir di atas, dengan cara mengisi pada halaman 3 (tiga) formulir ini atau pada lembar terpisah.
DAFTAR KEGIATAN DALAM MELAKUKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DAN PEMBELAAN HAM
- Menginisiasi dan memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Pelayanan Tani Lestari (SPTL) di Kabupaten Tana Toraja. Periode aktifitas tahun 1998.
- Sebagai Organizing Committee Dalam seminar Hak Sipil dan Politik bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan sebagai pemantau dalam kegiatan pemantuan pelanggaran hak Sipil Politik serta aktifitas hak sipil Politik di Sulawesi Selatan. Periode aktifitas tahun 1999.
- Menginisiasi dan memfasilitasi terbentuknya kelompok Tani Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Tani (KOMPOS Tani) dan Menjadi organiser petani di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.Periode aktifitas tahun 2002 – 2004.
- Menjadi kuasa hukum (advokat)/mengadvokasi penangkapan mahasiswa dan aktifis buruh di Makassar Sulawesi Selatan, yang disangka melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara. Advokasi dan pendampingan dilakukan ditingkat kepolisian. Periode aktitifitasFebruari 2003.
- Menjadi kuasa hukum (advokat)/mengadvokasi penangkapan mahasiswa dan aktifis buruh di Kendari Sulawesi Tenggara yang disangka melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara. Advokasi dilakukan mulai ditingkat kepolisian,kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Periode aktifitas Februari – Juli 2003.
- Mengadvokasi kasus penggusuran rumah 30 orang masyarakat miskin di Karuwisi Kecamatan Karuwisi di MakassarSulawesi Selatan. Advokasi dilakukan dalam bentuk pendampingan dan kegiatan non litigasi. Periode 2003.
- Menjadi kuasa hukum (advokat)/mengadvokasi petani Kajang dan organiser Petani sebanyak 31 orang dari Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) di Kabupaten Bulukumba , yang ditangkap Pasca bentrok dengan aparat kepolisian. Latar belakang bentrok karena petani kajang menreclaiming tanah adat dan tanah yang telah dimenangkan ditingkat Mahkamah Agung dalam sengketa dengan pihak PT.London Sumatera yang menguasai tanah petani kajang sejak tahun 1980-an. Advokasi dan pendampingan dilakukan ditingkat kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri dan mendampingi ke Mahkamah Agung. Periode aktifitas Juli 2004 – 2005.
- Kuasa hukum6 aktivis mahasiswa dan organisasi massa (LMND,FNPBI, GPK, Himpunan Mahasiswa Kelautan UNHAS) disangka melakukan tindak pidana penghinaan kepala Negara dan menghalang-halangi kepentingan Negara (makar). Penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisaian bulan april saat menjelang Pemilu 2004 dalam aksi mengkampanyekan anti politisi busuk. Periode aktifitas april – juni 2004
- Kuasa hukum Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Abepura Jayapura Papua sebanyak 105 orang, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk kasus Abepura. Tim Kuasa hukum korban pelanggaran HAM Abepura menggugat dalam bentuk /mekanisme class action dengan penggabungan perkara dalam Peradilan HAM Ad Hoc di Makassar.Periode aktifitas april 2004.
- Tim Kuasa Hukum sengketa perburuhan antara 67 orang eks buruh PT. Gimex dengan Pengusaha P.T.Gimex di Makassar.Pihak buruh menuntut pembayaran sisa dana PHK yang belum dibayarkan sesuai masa kerja.Periode aktifits september – Nopember 2004.
- Koordinator Gerakan Solidaritas Untuk Rakyat Aceh. Gerakan mengumpulkan dana dan pakaian untuk disalurkan ke aceh, memulangkan secara berkelompok orang-orang aceh yang ada di Makassar ke Aceh saat terjadi bencana Gempa dan Tsunami pada bulan Desember 2004. Periode aktifitas Desember 2004 – Februari 2005
- Tim Kuasa hukum sengketa perburuhan antara 60 orang eks buruh PT. Cahaya Anugrah Sentosa dengan PT. Cahaya Anugrah Sentosa di Makassar. Dalam sengketa ini pihak buruh meminta pengusaha melaksanakan putusan P4P untuk membayar PHK buruh. Periode aktifitas 2005.
- Tim Kuasa Hukum LBHRakyat dalam hal mendamping korban atau tersangka korban konflik Horisontal dampak dari Pemekaran Kabupaten Polewali yang dimekarkan menjadi dua yaitu kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa. Periode aktifitas Januari – april 2005
- Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK). ARAK melakukan kontrol dan meminta penanganan hukum dengan segera terhadap 39 mantan dan anggota DPRD kabupaten Tana Toraja yang terindikasi melakukan korupsi APBD tahun 1999-2004 senilai Rp. 2,594 miliar. Periode Aktifitas mei-juni 2005
- Koordinator Panitia Lokal di Sulawesi Selatan menyambut Momentum 40 tahun Tragedi Kemanusian 1965. Bentuk kegiatan dialog publik dan road media. Periode aktifitas september 2005.
- Tim Kuasa hukum sengketa perburuhan antara 222 orang eks buruh PT. Kalimanis Group di Samarinda Kalimantan Timur dengan pihak Pengusaha/managemen PT.Kalimanis Group (red;milik Bob Hasan). Dalam Sengketa pihak buruh menuntut ada upah PHK dan upah tunggakan karena pabrik/perusahan tidak mempekerjakan lagi sejak tahun 2003. Tuntutan pembayaran juga sesuai masa kerja. Periode aktifitas 2006- januari 2007.
- Kuasa Hukum (LBH Kendari) atas penangkapan 5 Aktifis Lingkungan di Kabupaten Bombana yang ditangkap karena protes atas pembangunan Perusahaan Tambang di Pulau Kabaena tahun 2008.
- Mendampingi petambang Tradisional di kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi korban Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Brimob Sulawesi Tenggara. Periode aktifitas 2009.
- Selama Tahun 2008 - 2010 melakukan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya korbannya adalah istri-istri polisi.
- Menjadi Pendamping korban 1965 peristiwa G30S yang saat ini berada di Nanga-Nanga kecamatan Baruga Kota Kendari. Dahulu Nanga-nanga adalah kamp pembuangan bagi korban 1965. Periode aktifitas 2009 sampai sekarang.
- Lembaga Bantuan Hukum Kendari menjadi kontrol dan memantau proses penegakan hukum di Sulawesi Tenggara. Misalnya melakukan pengaduan atas tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penyelewengan dalam tugas-tugas penegakan hukum.
- LBH Kendari menjadi Kuasa Hukum dan mengadvokasi atas konflik Sumber Daya Alam antara Masyarakat Sambandete Walandawe di Kabupaten Konawe Utara. Konflik SDA yaitu konflik PT. Sultra Prima Lestari yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan masyarakat tahun 2010 sampai saat ini.
- Mengadvokasi sengketa lahan antara masyarakat Pemilik lahan di Desa Lalonggasu, Desa Asingi dan Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dengan PT. IFISHDECO pemegang HGU dan juga pemegang IUPertambangan. Periode aktifitas 2010 sampai saat ini.
- Mengadvokasi kasus sengketa lahan antara Masyarakat Pemilik tanah di Kecamatan Baruga yang rencananya akan dibangun Terminal Type A oleh Pemerintah Kota Kendari, namun sampai saat ini pemerintah kota kendari belum membayar kompensasi terhadap Pemilik lahan. Periode aktifitas 2010 sampai saat ini.
- LBH Kendari menjadi Kuasa Hukum dan mengadvokasi Pedagang Pasar Baru dalam hal sengketa Pembangunan Pasar Baru Kota Kendari antara Pemerintah Kota Kendari dengan Pedagang Pasar Baru periode tahun 2010 sampai saat ini.
- LBH Kendari menjadi kuasa hukum dan mengadvokasi Pedagang Pasar Sentral Kota Kendari dalam hal sengketa Pembangunan Pasar Sentral Kota Kendari antara Pemerintah Kota dengan Pedagang Pasar Sentral Kota Kendari yang tergabung dalam Kerukunan Pedagang Pasar Sentral Kota Kendari (KPPS) periode tahun 2010 sampai saat ini.
- Menjadi Kuasa Hukum Kasus-kasus Perburuhan atau sengketa hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari periode 2008 sampai saat ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H