Hak-hak Warga Binaan dan Implementasinya di Lapas Nusakambangan

Pada tahun 2017 lalu saat masih menjadi mahasiswi Kriminologi saya pernah berkunjung ke Lapas Pasir Putih di Lapas Nusakambangan dalam rangka kegiatan Studi Ekskursi.

Dalam kunjungan itu selain untuk melihat kondisi di Lapas Nusakambangan, saya dan teman-teman juga berkesempatan untuk mewawancarai Warga Binaan.

Ketika saya dan teman-teman melakukan wawancara dengan Warga Binaan secara berkolompok (Foto koleksi pribadi penulis)

Adalah A seorang laki-laki berusia 45 tahun. Ia divonis pada tahun 2014 dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun 3 bulan untuk kasus pedofilia dan juga kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam kasus ini adalah anak tirinya yang masih berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP.

Berdasarkan pengakuan beliau, ia melakukan hubungan dengan korban atas dasar suka sama suka, tetapi pihak dari orang tua korban, yaitu ibu kandung korban atau istri dari A tidak terima atas perbuatan dari pelaku terhadap korban, dan akhirnya ibu korban melaporkan kasus itu kepada pihak yang berwajib.

A selama masa tahanannya melakukan kegiatan di dalam lapas seperti; mengecat tembok di setiap ruangan, dan juga memasak.

A mengaku selama ia berada di Nusakambangan dirinya tidak pernah mendapat kekerasan dari napi lainnya maupun para sipir.

Di dalam kasus A, saya ingin melihat bagaimana seorang Narapidana atau Warga Binaan mendapatkan hak-haknya selama di Lapas.

Saat kami melakukan wawancara dengan A (Foto adalah koleksi pribadi penulis)

Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.

Dalam Deklarasi HAM PBB tahun 1948, disebutkan bahwa ada 11 hak yang dimiliki seorang narapidana, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan
2. Hak meninggalkan suatu negara
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat
5. Hak memilih dan dipilih
6. Jaminan sosial
7. Hak memilih pekerjaan
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan
9. Hak hidup yang layak
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa
11. Kebebasan dalam kebudayaan

Baca selengkapnya tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana di Indonesia oleh Ezra Romauli

Dari 11 Hak narapidana yang tercantum dalam deklarasi HAM PBB tahun 1948, kami mencoba mengkonfirmasi kepada A terkait hak-hak yang beliau dapatkan selama berada di dalam Lapas Nusakambangan.

Saat kami melakukan wawancara dengan A (Foto adalah koleksi pribadi penulis)

Pada saat wawancara A mengatakan bahwa ia dapat bergerak bebas di dalam Lapas.

Ia melakukan banyak kegiatan di luar selnya seperti bekerja dan memasak di lingkungan Lapas Pasir Putih, yang berarti hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungannya telah terpenuhi.

Ketika kami bertanya apakah ia dapat menerima kabar keluarganya dari luar atau memberikan informasi kepada keluarganya ia berkata bahwa ia bisa melakukan hal tersebut walau hanya dapat dilakukan terhadap keluarga inti.

Meskipun A mengatakan bahwa selama ini keluarganya jarang sekali mengunjunginya, tapi ia tetap bisa menerima informasi yang berarti hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasinya juga terpenuhi.

Kemudian A juga berkata bahwa selama di Lapas ia bebas berkumpul dengan para napi lainnya, selama kegiatan yang dilakukanya bersifat positif.

Pernyataannya ini membuktikan bahwa ia juga menerima kebebasan berkumpul dan berserikat.

Pada saat Pemilihan Umum ia juga memiliki hak memilih dan dipilih untuk digunakan. Lapas Nusakambangan menyediakan Tempat Pemungutan Suara pada saat pemilu sehingga para narapidana dapat menggunakan hak suaranya.

Baca juga: Pengalaman Berbincang dengan Warga Binaan di Nusakambangan oleh Dani Ramdani

Di Lapas, A memiliki kegiatan atau pembinaan kemandirian seperti mengecat tembok dan memasak.

Ia berkata bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukanya adalah pilihannya  sendiri untuk kemampuan yang ia miliki. Itu berarti hak memilih pekerjaannya terpenuhi.

A juga sering membantu warga binaan lainnya dan ia dibayar untuk itu. Walaupun uang yang diterimanya bukan dari sipir, tetapi setidaknya hak untuk menerima upah yang layak cukup terpenuhi.

Ketika kami menanyakan apakah ia merasa kehidupannya di Lapas Nusakambangan layak atau tidak, ia mengatakan bahwa ia nyaman berada di Lapas Nusakambangan.

Justru ia lebih memilih berada di Nusakambangan daripada di Lapas yang ia huni sebelumnya yaitu Lapas Cilacap dimana ia mendapat perlakukan yang cukup kasar dari penghuni lapas lainnya. Ini membuktikan bahwa di Lapas Nusakambangan ia memiliki hak hidup yang layak.

Dari wawancara kami dengan A, hanya 7 hak yang dapat kami konfirmasi dan terpenuhi.

Untuk hak mendapatkan pengajaran secara leluasa dan kebebasan dalam kebudayaan, A mengatakan bahwa ia belum mendapatkan haknya.

Kemudian untuk hak meninggalkan suatu negara dan jaminan sosial kami tidak dapat bertanya karena waktu wawancara yang terbatas.