Jurus 'Mabuk' Gerindra Hadang 'Syahwat' PKS di Jakarta

NAFSU Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguasai DKI Jakarta dibaca dengan sangat baik oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta, Muhammad Taufik.Segala daya dan upaya dilakukan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta itu untuk membendung langkah PKS. Salah satunya dengan mengusulkan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Intinya, Gerindra tak sudi bangku kosong Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno diisi kader PKS.

Hubungan yang terjalin harmonis saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tak berlaku di DKI. Semua hitungan politik harus dilakukan dengan matang dan terukur. Dalam politik dikenal istilah tak ada kawan maupun lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan Gerindra adalah menguasai DKI, begitu juga PKS. Jadi tak mungkin Gerindra mau menerima dua kandidat yang diajukan PKS, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu serta pengusaha Agung Yulianto. Apalagi keduanya kader inti PKS.

HAMPIR SETAHUN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hampir setahun bekerja seorang diri mulai merengek minta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk bersidang menentukan siapa orang yang bakal mendampingi dirinya.

Permintaan tersebut harusnya direspons positif oleh para pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu. Sebab, permintaan tersebut dapat dibaca Anies telah lelah bekerja sendiri.

Sayangnya, pesan Anies ke PKS dan Gerindra tersebut hanya di kehendaki PKS. Sedangkan Gerindra menolak mentah-mentah. Bahkan, Taufik berhasil merayu Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk menolak sidang pemilihan wakil gubernur. Keduanya beranggapan tidak ada masalah berarti di DKI selama Anies memimpin seorang diri. Anggaran masih terserap dengan sangat baik.

Kendati ada penolakan, Anies yang menginginkan kader PKS segera dilantik menjadi wakil gubernur pendampingnya itu bakal tetap ngotot memperjuangkan kemauannya.

Tapi yang perlu diingat lawan tangguh Anies tidak datang dari luar, melainkan partai penyokongnya di Pilgub DKI lalu, yakni Gerindra.

Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik bukanlah politisi kelas kambing  yang dengan mudah dapat dibungkam dengan uang dan proyek. Ia merupakan aktivis yang telah  malang melintang di jagat perpolitikan nasional. Dan, ia lahir dari keluarga pebisnis handal.

Tugasnya kini adalah membendung kolaborasi PKS dan Anies. Jangan heran kalau kemudian ia memakai jurus mabok untuk meyakinkan publik bahwa tanpa wakil pun gubernur bisa bekerja dengan baik. Lantas apa alasan yang bisa diterima akal sehat dan tidak terlihat terjadi pertikaian antara Gerindra dan PKS.

Tak butuh lama, Taufik menemukan alasan brilian. Menurutnya, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perusahaan (APBD Perubahan) sangat mendesak karena dibatasi waktu. Untuk itu sekarang, DPRD fokus ke APBD Perubahan 2019.

Taufik mengatakan,  batas waktu APBD Perubahan untuk diselesaikan, yaitu sebelum 26 Agustus 2019 atau sebelum masa periode mereka berakhir. Dia juga menilai pembahasan APBD P 2019 akan menyita waktu dan tenaga sehingga tampaknya tak mungkin melakukan pembahasan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kalau Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak ada batas waktunya, jadi bisa nanti. Alasannya sungguh masuk akal. Pembahasan APBD P berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Sedangkan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya untuk kepentingan satu partai yakni PKS.

Pertanyaan selanjutnya apakah Gerindra masih mampu menahan sahwat PKS menguasai eksekutif. Sebab, lobi-lobi politik Gerindra tanpa M Taufik belum terbaca dengan baik. Tabik.