Permainan Politik Luar Negeri: Respons Negatif terhadap Strategi Hilirisasi Industri Indonesia

Selain itu Indonesia juga tetap pada politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengutamakan jalur diplomasi dan menjaga perdamaian internasional dalam menyikapi tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Langkah konkrit yang kemudian diambil oleh Indonesia yaitu setelah dalam gugatan Uni Eropa ke WTO resmi kalah pada Oktober 2022 yang tentu Indonesia harus membuat langkah lebih lanjut dalam politik luar negerinya. Indonesia kemudian mengambil langkah lain dalam kebijakan politik luar negerinya. Langkah awal yang diambil oleh Indonesia yaitu mengajukan banding atas keputusan WTO pada Desember 2022. Indonesia sendiri sedang mempersiapkan argumen dan data-data baru terkait tuduhan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia ini belum matang dalam pelaksanaannya dan berencana mengajukan banding kembali pada tahun 2024 karena juga harus menunggu antrian dalam persidangan. 

Selain itu Indonesia juga melakukan upaya dalam memuluskan kebijakan hilirisasi industri dengan melobi parlemen Uni Eropa dan menyampaikan pesan bahwa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia tidak akan merugikan industri Uni Eropa dan tetap dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain itu Indonesia juga melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan perusahaan di uni eropa yang menggunakan nikel Indonesia.

Selain itu Amerika Serikat juga dianggap tidak dapat melakukan tindakan pengucilan terhadap nikel dari Indonesia dalam kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia masih terus melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Amerika Serikat karena sejatinya kedua negara saling membutuhkan dalam pasokan nikel. Amerika Serikat yang terus mendorong pembuatan kendaraan listrik sangat membutuhkan pasokan nikel dari Indonesia mengingat pasokan nikel dunia yang didominasi oleh Indonesia.

Indonesia juga terus berupaya memberikan citra kepada negara-negara di dunia agar memberikan kepercayaan terhadap Indonesia dalam pengembangan energi bersih melalui kebijakan hilirisasi Industri. Dengan kata lain Indonesia tak gentar dengan berbagai upaya penjegalan dari berbagai negara maju dalam memuluskan kebijakan hilirisasi industri yang akan memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Dalam mengakhiri penelusuran program hilirisasi sebagai kebijakan politik luar negeri Indonesia, telah tergambar gambaran kompleks dari sebuah hubungan yang saling mendukung. Upaya diplomasi luar negeri yang terarah dapat menjadi pendorong untuk membuka peluang kerjasama dan investasi dalam mendukung hilirisasi. 

Politik luar negeri Indonesia bukan hanya menjadi sarana untuk membangun hubungan bilateral namun juga sebagai instrumen penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan hilirisasi. Integrasi yang baik antara politik luar negeri yang proaktif dan kebijakan hilirisasi yang matang dapat menjadi kunci kesuksesan dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia di tingkat global.