Di era globalisasi ini, kaitan antara politik luar negeri Indonesia dan hilirisasi menjadi fokus perhatian Indonesia. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan politik yang diambil oleh Indonesia di arena internasional tidak hanya memberikan dampak bagi hubungan diplomatik melainkan juga memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi Indonesia.
Dalam perjalanan menuju ketahanan ekonomi dan pengembangan industri Indonesia, kaitan erat antara politik luar negeri Indonesia dan strategi kebijakan hiliriasi menjadi sebuah dimensi yang tidak dapat dihindari. Langkah-langkah politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya mencerminkan hubungan diplomatik saja melainkan juga memberikan dampak yang signifikan pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi.
Pertautan erat antara politik luar negeri Indonesia dan strategi hilirisasi tidak hanya memberikan pelibatan pada aspek ekonomi semata. Namun juga menjadi kunci untuk membangun citra positif di mata masyarakat internasional. Keputusan politik yang bijak dapat memberikan citra positif terhadap keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan menciptakan lingkungan yang mencukung investasi dan kerja sama perdagangan.
Dengan adanya hilirisasi Indonesia dapat meningkatkan hubungan ekonomi bilateral maupun internasional melalui berbagai peluang kerja sama antar negara. Keterlibatan dalam forum internasional dapat membuka pintu bagi pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan sektor hilirisasi di dalam negeri.
Antusiasme Indonesia untuk melaksanakan program hilirisasi selama ini dikarenakan Indonesia masih bergantung pada berbagai produk dan teknologi dari luar negeri. Dari hal tersebut kemudian pemerintah Indonesia perlu memikirkan cara agar Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi di tingkat global.
Program hilirisasi industri terutama dalam sektor pertambangan sumber daya alam merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 untuk memajukan perekonomian dan kemandirian Indonesia. Kebijakan hilirisasi seakan menjadi suatu hal yang wajib segera diimplementasikan bagi Indonesia.
Pasalnya selama ini Indonesia hanya bisa mengekspor sumber daya alam dalam bentuk material mentah dengan harga yang sangat murah dan keuntungan yang kecil jika dibandingkan harga jual dan keuntungan dari material mentah yang telah diolah. Contoh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yaitu nikel dengan produksi mencapai 1,6 juta metrik pada tahun 2022 yang membuat Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia yang memasok 48,48% kebutuhan global. Dengan melakukan hilirisasi terhadap nikel Indonesia segera mendapat keuntungan dari kenaikan nilai ekspor nikel yang sebelumnya hanya US$ 3 miliar di tahun 2017-2018 menjadi US$ 33 Miliar di tahun 2022.
Namun kebijakan hilirisasi yang dilakukan Indonesia bukan tanpa tantangan. Aktor-aktor dalam pemerintahan global dari berbagai negara sedang gencar melakukan transformasi ke energi terbarukan yang lebih bersih untuk memerangi krisis iklim dan pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Bahan bakar listrik dinilai mampu dalam menurunkan penggunaan bahan bakar fosil yang selama ini dianggap biang keladi pemanasan global.
Nikel yang merupakan komoditas utama dalam pembuatan baterai menjadi kebutuhan untuk mengembangkan dan memproduksi baterai listrik bagi industri otomotif di Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Negara-negara yang sudah terlanjur “nyaman” mendapat pasokan nikel dari Indonesia tidak senang melihat “ancaman” dari kebijakan baru yang berani diambil oleh Indonesia. Dengan kebijakan ini negara-negara tersebut beranggapan harga nikel dunia akan mengalami kenaikan akibat menurunnya stok nikel mentah di pasar global.
Hal ini tentu membuat Indonesia harus siap dengan konsekuensi dari Politik Luar Negeri yang harus dihadapi dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan hilirisasi ini tentu akan menambah daftar tujuan yang harus dicapai oleh Indonesia melalui politik luar negerinya yang mana menyangkut kepentingan nasional dari berbagai negara. Indonesia harus memiliki modal berani untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk dari kerasnya politik luar negeri dunia yang sangat pragmatis dan sulit untuk ditebak saat ini.
