Contoh yang disebut Anggito, warga Indonesia bebas berjudi bola di Inggris karena tak dilarang di sana, namun penghasilan tersebut luput dari pajak.
"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) jumlahnya, onshore dan offshore," kata Anggito.
"Yang melakukan online betting kepada sepak bola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," lanjut Anggito dalam Orasi Ilmiah di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10/2024).
Apa yang disampaikan Anggito di atas sebenarnya sudah dibocorkan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan penerimaan negara.
Hashim menyebutkan bahwa Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp 300 triliun sampai Rp 600 triliun per tahun ke kas negara.Â
Menurut Hashim, uang sebanyak itu selama ini belum masuk dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga Prabowo akan mengejarnya.
"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dari Pak Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan. Akan dilakukan peningkatan dan langkah-langkah penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," lanjut Hashim.
Pertanyaannya, apakah pajak atas ekonomi bawah tanah akan melegalkan yang selama ini dinilai ilegal? Apakah yang hitam akan dibuat jadi putih?
Apakah hal itu membuat pemerintah menerapkan standar ganda? Kalau ya, ini sikap yang ambigu dan bisa menimbulkan keresahan masyarakat.
Misalnya, dengan alasan menggenjot penerimaan negara, pemerintah melalui Kementerian Keuangan seolah membiarkan, atau bahkan ikut menikmati, naiknya transaksi WNI di arena perjudian.
