IKN Berlanjut, Prabowo Pilih Basuki Jadi Kepala Otorita

Ketika Joko Widodo mengakhiri masa kepemimpinannya, seiring dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang baru, sebagian orang mempertanyakan apakah proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan berlanjut.

Memang, dalam pilpres yang lalu, pasangan Prabowo-Gibran disebut sebagai keberlanjutan dari Jokowi, berbeda dengan Anies Baswedan yang menjadi simbol perubahan.

Namun, diperkirakan presiden baru akan lebih hati-hati dalam menghitung ulang berbagai proyek strategis pemerintahan lama yang masih belum selesai.

Makanya, proyek ibu kota baru yang dinamakan Nusantara, yang di periode kedua Jokowi digenjot pembangunannya, diperkirakan akan melambat lajunya di era Prabowo.

Dugaan tersebut lebih karena keterbatasan anggaran, sementara Prabowo-Gibran mengusung janji kampanye yang juga akan menjadi beban anggaran, seperti program makan gratis bagi anak sekolah.

Ternyata, dugaan pembangunan IKN akan melambat sepertinya sebuah kekeliruan. Prabowo malah mentargetkan IKN akan tuntas dalam masa 4 tahun. 

Artinya, setahun sebelum masa kepresidenan nya berakhir, IKN betul-betul telah berfungsi secara sempurna dan Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota.

Untuk itu, Prabowo menunjuk sosok yang sangat berpengalaman sebagai Kepala Otorita IKN, yakni Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI untuk mengusulkan Basuki Hadimuljono, sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Penunjukan Basuki tentu berdasarkan rekam jejaknya yang selama ini sukses memimpin jajaran Kementerian PUPR. Sehingga, dengan bekal pengalaman itu, diharapkan akan mempercepat realisasi infrastruktur IKN.

“Figur Basuki yang sangat berpengalaman dalam infrastruktur diharapkan mampu mempercepat pembangunan IKN,” ujar Rifqi, Senin (28/10/2024).

Maka, terjawablah sudah kenapa Basuki tidak lagi terpilih menjadi menteri. Padahal, beliau menjadi sosok kepercayaan Joko Widodo. Selama 2 periode diberi amanah menjadi Menteri PUPR.

Basuki bahkan sudah sejak dari awal meniti karier sebagai pegawai negeri sipil (PNS), ditempatkan di bidang yang berkaitan dengan pekerjaan umum. Ini berkaitan dengan latar belakang kesarjanaan nya di bidang teknik.

Tak heran, sewaktu jajaran Kementerian PUPR melakukan acara perpisahan, Basuki Hadimuljono tak kuasa menahan air matanya.

Dihitung sejak pertama kali bekerja di bidang pekerjaan umum, Basuki telah 40 tahun mengabdi. Artinya, sebagian besar usianya dihabiskan di sana. Wajar, kalau perpisahan tersebut sangat emosional bagi Basuki.

Ternyata perpisahan di PUPR bukan akhir pengabdian Basuki, yang sewaktu menjadi menteri beberapa kali tampil sebagai drummer band yang beranggotakan para pejabat tinggi.

Nah, terkait target yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto agar 4 tahun lagi pembangunan IKN sudah tuntas, dalam arti secara de facto ibu kota Indonesia betul-betul telah pindah, jadi hal yang menantang.

Mungkin secara teknis, Basuki dan timnya di Otorita IKN punya keahlian dan kapasitas yang tidak perlu diragukan. 

Tekad Basuki yang berapi-api pun bisa terbaca dari apa yang pernah dilontarkannya berikut ini:

"IKN adalah lambang kota yang akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia, yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Ini juga nggak main-main, bukan hanya retorika,” kata Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 dan anugerah ASN 2023.

Acara tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024)

Masalah terbesar barangkali pada sumber pendanaan. APBN kita sangat terbatas dan Prabowo-Gibran punya program unggulan seperti telah disebutkan di atas, yakni program makan siang gratis bagi anak sekolah.

Belum lagi kalau kita berbicara program yang sangat strategis seperti swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional.

Pihak swasta nasional sangat diharapkan untuk semakin memacu pembangunan di IKN, misalnya dengan mendirikan hotel, mal, apartemen, rumah sakit, sekolah atau kampus, dan sebagainya.

Tapi, pihak swasta baru akan mengucurkan dana bila progress pembangunan kantor-kantor pemerintah dan pemindahan pegawai di berbagai kementerian dari Jakarta ke IKN, sudah ada kepastian jadwalnya.

Apalagi jika pembangunan yang memakai dana dari pihak asing. Mereka tentu akan lebih ketat dalam melakukan analisis kelayakan, sebelum berani mendanai IKN.

Semoga saja target Presiden Prabowo untuk menuntaskan pembangunan IKN selama 4 tahun, nantinya betul-betul bisa terwujud dengan baik.