Transisi pemerintahan kali ini boleh disebut paling mulus sepanjang sejarah, dan bisa dipastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut.
Tapi, mengingat Prabowo juga punya program unggulan yang membutuhkan anggaran lumayan besar, seperti program makan siang gratis, maka anggaran ke IKN mungkin akan terdampak.
Diperkirakan laju kecepatan pembangunan IKN akan sedikit berkurang, dan barangkali akan ada pentahapan ulang.
Maka, dengan konsep kota kembar Jakarta dan IKN, tidak semua kementerian perlu pindah secara serentak ke IKN.Â
Misalnya, karena uang yang beredar di Jakarta masih yang terbesar, untuk instansi yang terkait dengan sektor keuangan, agaknya lebih baik pidah ke IKN pada tahap akhir.
Demikian pula dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pusat Bank-bank BUMN, yang juga sangat dominan peranannya di sektor keuangan.
Sedangkan kantor pusat bank-bank swasta, juga perusahaan swasta besar seperti Astra Group, Indofood Group, Unilever Indonesia Group, mungkin saja akan selamanya berkantor pusat di Jakarta.
Ya, hal itu karena pihak swasta sulit dipaksa pindah dan hitung-hitungannya murni bisnis, tidak mempertimbangkan faktor politik.
Maka, nantinya IKN akan jadi pusat pemerintahan, namun Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis. Inilah yang terjadi di Amerika Serikat dengan ibu kota Washington, tapi pusat bisnisnya di New York.
Tak ada masalah bila perusahaan swasta di Jakarta berkoordinasi dengan pejabat pemerintah di IKN. Bukankah dengan kemajuan teknologi, pertemuan secara online bisa dilakukan?
Kembali ke soal dana untuk membangun IKN, memang anggaran dimaksud tidak semuanya menyangkut dengan APBN. Bisa juga dana mengalir dari investor domestik dan asing.
