Sebetulnya, duduknya para aktivis partai politik atau aktivis tim sukses pemenangan capres menjadi komisaris di berbagai perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sudah terjadi sejak dulu.
Tapi, hal ini kembali menghebohkan, terutama kalau melihat pemberitaan di media massa tentang terpilihnya beberapa politisi menjadi komisaris BUMN.
Ada nama Grace Natalie yang merupakan salah satu pengurus inti di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menjadi komisaris di BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID).
Tentu, karena tak boleh merangkap jabatan, sekarang Grace tak aktif lagi di PSI, yang bahkan telah dilakukannya sejak menjadi staf khusus Presiden RI.
Ada pula beberapa nama petinggi Partai Gerindra yang diangkat menjadi komisaris BUMN belum lama ini (liputan6.com, 12/6/2024).
Nama-nama tersebut adalah Siti Nurizka Puteri Jaya (Komisaris Utama Pusri), Simon Aloysius (Komut Pertamina), Fuad Bawazier (Komut MIND ID), dan Felicitas Tallulembang (Komisaris BSI).
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas pro dan kontra atas ditunjuknya aktivis partai menjadi komisaris BUMN.
Dengan asumsi penunjukan di atas telah melalui proses fit and proper test, diharapkan komisaris yang berasal dari jalur parpol telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
Komisaris merupakan jabatan penting dalam perusahaan yang badan hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pada perusahaan kecil yang belum berupa PT, tidak perlu punya komisaris.
Pada PT milik keluarga, dalam arti para pemegang saham saling punya hubungan keluarga, maka siapa yang jadi direktur dan siapa yang jadi komisaris, relatif bebas-bebas saja.
