Aturan perusahan menyangkut apa saja hak dan kewajiban karyawan, bisa berbeda-beda di setiap perusahaan. Termasuk juga soal apa yang terlarang bagi karyawan, bisa berbeda-beda.
Secara umum, tentu ada larangan yang berlaku di semua kantor karena telah diatur dalam undang-undang. Contohnya, larangan bertindak kriminal.
Namun, ada perusahaan tertentu yang juga mengatur hal yang bersifat pribadi, meskipun undang-undang tidak mengatur hal tersebut.
Makanya, jika ada perusahaan yang tidak membolehkan karyawannya menikah dengan teman sekantor, ini bukan aturan yang aneh.Â
Tahu kan kenapa dilarang menikah dengan teman sekantor? Karena teman sekantor kan banyak, tak mungkin semua dinikahi.
Hehehe, bukan itu alasannya, itu alasan candaan versi para komedian dengan mengartikan sekantor sebagai semua orang dalam satu kantor.
Alasan sebetulnya adalah agar karyawan bisa fokus pada pekerjaannya saat bekerja. Jika di ruang kerja tersebut juga ada istri atau suaminya, dikhawatirkan jadi kurang fokus.
Anggaplah sebelum ke kantor mereka bertengkar di rumahnya. Bisa saja, berantemnya berlanjut di kantor.
Atau, bisa saja suami istri berbeda kantor, namun masih satu perusahaan yang sama. Umpama, si suami di divisi sumberdaya manusia, sedangkan istrinya di divisi pemasaran.
Namun, adanya kolusi antara suami istri tersebut yang merugikan perusahaan, mungkin saja terjadi.Â
Apalagi, bila seorang atasan punya beberapa anak buah, yang salah satunya adalah istri si atasan itu. Ini bisa bahaya, karena si istri bisa menjadi bos bayangan.
Ada lagi aturan lain yang diberlakukan di berbagai perusahaan, yang menurut kacamata karyawan dianggap sebagai aturan yang kejam atau kurang manusiawi.
Contohnya, untuk menerapkan kedisiplinan dalam waktu masuk kantor, karyawan yang terlambat  1 menit dianggap sebagai telat 1 jam dalam perhitungan denda yang akan dipotong dari gaji.
Ya, ini mirip dengan sistem parkir, di mana jika kendaraan parkir 1 jam 02 detik, dibulatkan ke atas sebagai  2 jam.
Bayangkan, bagi mereka yang berkantor di Jalan Sudirman Jakarta Pusat, tapi tinggal di Bogor, betapa berat perjuangan mereka agar gajinya tak terpotong.
Soal kejam atau tidak, adil atau tidak, tentu masih bisa diperdebatkan. Idealnya, denda dihitung dalam menit, bukan dibulatkan jadi 1 jam.
Tapi, ada aturan tertentu yang perlu komitmen bersama semua karyawan dan jangan dianggap sebagai main-main.
Aturan dimaksud, contohnya soal ketegasan perusahaan akan memecat langsung karyawannya yang menerima "amplop". Â Hal ini tak usah diperdebatkan soal terlalu kejam atau tidaknya.
Tentu, sebelum dipecat harus ada dulu buktinya seorang karyawan menerima amplop. Ini bukan aturan yang aneh. Justru memang begitu yang seharusnya, agar terbangun integritas yang tinggi.
Bahwa ada kondisi tertentu yang membuat si karyawan tak bisa menolak menerima amplop karena dinilai sudah budaya kita, itu bukan alasan.
Jadi, kalau tak bisa menolak, yang paling aman, ya segera melapor ke atasan sudah menerima amplop. Biarkan atasan yang memutuskan akan diapakan amplop tersebut.
Amplop bisa dikirim kembali oleh si atasan kepada si pemberi atau dijadikan semacam "kas sosial".
Ingat, jika kasus terima amplop itu terjadi pada penyelenggara negara, KPK menilainya sebagai gratifikasi dan wajib dilaporkan ke KPK.
Nantinya, KPK yang akan memutuskan apakah uang dalam amplop tersebut akan dimasukkan ke kas negara atau dikembalikan ke si penerima.
Hukuman yang tegas memang sangat diperlukan karena akan memberikan efek jera bagi semua karyawan.
Masyarakat pun perlu mengetahui, memberikan amplop sebagai tanda terima kasih bukan sesuatu yang baik.
.
