Ide lama yang sempat menghilang terkait pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta, sekarang kembali digaungkan. Ide dimaksud adalah penggunaan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
Dengan aturan ERP, beberapa ruas jalan akan berbayar meskipun bukan jalan tol. Nantinya akan ada perangkat elektronik yang dipasang dalam kendaraan.
Perangkat tersebut akan terhubung dengan perangkat lain di gerbang masuk jalan berbayar. Setiap melintas di jalur ERP, saldo di perangkat yang ada dalam kendaraan, otomatis berkurang.
Sudah cukup lama ide ERP ini timbul tenggelam, yakni sejak Sutiyoso masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ketika itu ERP dinilai oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta akan efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota, sebagai pengganti program "3 in 1"
Tapi, seperti diketahui, akhirnya ketentuan "ganjil genap" yang diberlakukan sampai sekarang.
Pada sistem "3 ini 1", kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu harus minimal berisi 3 orang. Tujuannya, jangan setiap orang membawa kendaraan sendiri, tapi bisa saling bergantian nebeng.
Namun, yang muncul justru para joki 3 in 1, yakni mereka yang menawarkan jasa ikut menumpang menjelang masuk ruas jalan tertentu, dengan imbalan uang.
Sedangkan pada sistem ganjil genap, kendaraan bernomor polisi yang angka belakangnya genap dibolehkan melewati ruas jalan tertentu pada tanggal genap, dan sebaliknya pada tanggal ganjil.
Kapasitas jalan yang sangat tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang mengalami penambahan setiap tahunnya, menjadi penyebab utama macetnya jalanan di Jakarta
Logikanya, dengan kemacetan parah tersebut, akan banyak pengendara kendaraan pribadi yang pindah jadi pemumpang KRL atau Transjakarta pada jam berangkat dan pulang kerja.
KRL atau kereta api komuter bisa dikatakan anti macet karena punya jalan khusus di atas rel.
Demikian pula bus Transjakarta yang diberikan satu jalur khusus di jalan raya, harusnya lebih cepat ketimbang mobil pribadi.
Namun, ternyata naik kendaraan umum, bukan pilihan yang nyaman bagi mereka yang terbiasa menggunakan kendaraan sendiri ke tempat bekerja.
Sebetulnya, kualitas pelayanan KRL harus diakui semakin baik. Tapi, kepadatan penumpang pada jam sibuk membuat tubuh bergerak sedikit pun, sangat sulit.
Belum lagi, para penumpang harus ekstra waspada terhadap aksi pencurian dan pelecehan seksual yang marak lagi.
Akhirnya, jika ERP nantinya betul-betul diterapkan, diperkirakan masih banyak warga Jabodetabek yang  tetap pakai kendaraan pribadi.
Tinggal lagi masalah tarif ERP yang menjadi faktor pertimbangan. Bagi mereka yang bisa menerima tarif yang ditetapkan, ya akan tetap lewat jalan ERP.
Tapi, bagi mereka yang merasa tarifnya mahal, tentu akan mencari jalan alternatif, sehingga menimbulkan kemacetan di jalur lain.
Dari bocorannya di media massa, tarif ERP bervariasi antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000 dan rasa-rasanya tidak terlalu mahal.
ERP sangat berbeda dengan kebijakan ganjil genap, karena membolehkan semua kendaraan melewatinya asal mau membayar.
Adapun pada sistem ganjil genap, betul-betul tidak membolehkan kendaraan bernomor polisi ganjil melewati ruas jalan tertentu pada tanggal genap, dan sebaliknya.
Jadi, tak terhindarkan lagi, sangat kuat kesannya bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin mencari sumber penerimaan baru.
Seperti telah ditulis di atas, diduga banyak warga Jabodetabek akan bersedia (meskipun ngedumel) untuk membayar ERP, ketimbang pindah ke transportasi publik.
Yang malas menyetir sendiri, akan naik taksi online. Apakah taksi online ini juga wajib kena ERP? Kalau iya, pasti si pengendara akan minta ganti ke penumpang.
Artinya, beban masyarakat bertambah banyak, pundi-pundi Pemprov makin gemuk, tapi macet jalanan akan tetap seperti sebelumnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
