Jadi, tak terhindarkan lagi, sangat kuat kesannya bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin mencari sumber penerimaan baru.
Seperti telah ditulis di atas, diduga banyak warga Jabodetabek akan bersedia (meskipun ngedumel) untuk membayar ERP, ketimbang pindah ke transportasi publik.
Yang malas menyetir sendiri, akan naik taksi online. Apakah taksi online ini juga wajib kena ERP? Kalau iya, pasti si pengendara akan minta ganti ke penumpang.
Artinya, beban masyarakat bertambah banyak, pundi-pundi Pemprov makin gemuk, tapi macet jalanan akan tetap seperti sebelumnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
