KRL atau kereta api komuter bisa dikatakan anti macet karena punya jalan khusus di atas rel.
Demikian pula bus Transjakarta yang diberikan satu jalur khusus di jalan raya, harusnya lebih cepat ketimbang mobil pribadi.
Namun, ternyata naik kendaraan umum, bukan pilihan yang nyaman bagi mereka yang terbiasa menggunakan kendaraan sendiri ke tempat bekerja.
Sebetulnya, kualitas pelayanan KRL harus diakui semakin baik. Tapi, kepadatan penumpang pada jam sibuk membuat tubuh bergerak sedikit pun, sangat sulit.
Belum lagi, para penumpang harus ekstra waspada terhadap aksi pencurian dan pelecehan seksual yang marak lagi.
Akhirnya, jika ERP nantinya betul-betul diterapkan, diperkirakan masih banyak warga Jabodetabek yang  tetap pakai kendaraan pribadi.
Tinggal lagi masalah tarif ERP yang menjadi faktor pertimbangan. Bagi mereka yang bisa menerima tarif yang ditetapkan, ya akan tetap lewat jalan ERP.
Tapi, bagi mereka yang merasa tarifnya mahal, tentu akan mencari jalan alternatif, sehingga menimbulkan kemacetan di jalur lain.
Dari bocorannya di media massa, tarif ERP bervariasi antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000 dan rasa-rasanya tidak terlalu mahal.
ERP sangat berbeda dengan kebijakan ganjil genap, karena membolehkan semua kendaraan melewatinya asal mau membayar.
Adapun pada sistem ganjil genap, betul-betul tidak membolehkan kendaraan bernomor polisi ganjil melewati ruas jalan tertentu pada tanggal genap, dan sebaliknya.
