Dapil Jawa dan Luar Jawa Dibagi Rata, Mana Parpol yang Rugi?

Pembagian daerah pemilihan (dapil) menjadi isu yang krusial bagi semua parpol dalam rangka menyusun strategi untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Kompas.id (25/12/2022) memberitakan bahwa tim ahli penataan dapil mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengalokasikan jumlah kursi yang sama untuk dapil Jawa dan luar Jawa.

Dalam hal ini, baik Pulau Jawa maupun dapil selain Pulau Jawa, secara total masing-masing akan memperebutkan 290 kursi DPR RI.

Adapun tujuannya untuk memastikan kesetaraan nilai suara sekaligus memberikan keseimbangan keterwakilan penduduk di Jawa dan dengan luar Jawa.

Memang, jika dilihat dari jumlah penduduk, penduduk Jawa lebih kurang sebesar 60 persen dari total penduduk seluruh Indonesia.

Pada Pemilu 2019, karena lebih memperhatikan jumlah penduduk, jumlah kursi di dapil Jawa lebih banyak dari dapil luar Jawa.

Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan kewenangan penetapan dapil kepada KPU, seperti yang terjadi pada Pemilu 1999 dan 2004.

Sebetulnya, selain DPR, ada institusi yang lebih fokus dalam meyuarakan aspirasi daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota DPD juga dipilih melalui Pemilu sebagaimana halnya pemilihan anggota DPR RI, dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Hanya saja, kewenangan anggota DPD tidaklah sebanyak anggota DPR. Karenanya, gengsi anggota DPR juga lebih tinggi.

Jika melihat komposisi anggota DPD, pasti jumlah anggota luar Jawa jauh lebih besar dari anggota yang berasal dari Jawa.

Soalnya, jatah masing-masing provinsi dihutung sama, tidak melihat jumlah penduduk.

Padahal, di Jawa hanya ada 6 provinsi (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur).

Karena sekarang sudah ada 38 provinsi, maka terlihat betapa dominannya luar Jawa dalam keanggotaan DPD dengan 32 provinsi.

Kita berharap agar ke depan, DPD akan memainkan peran lebih besar, sehingga isu-isu lokal yang krusial bisa dicarikan pemecahan masalahnya secara nasional.

Hanya saja, dari kacamata partai politik, penguatan peran DPD tidaklah banyak berdampak. DPD bukanlah mewakili parpol manapun.

Makanya, tetap perlu penataan dapil, agar nantinya di DPR keseimbangan aspirasi luar Jawa dan Jawa lebih terlihat.

Kalau begitu, dalam pemilu serentak nanti, apa keuntungan bagi warga Pulau Jawa sebagai daerah yang paling banyak penduduknya?

Jelas tak terbantahkan, keuntungannya sangat dominan pada Pilpres. Capres yang menguasai Pulau Jawa, sangat berpeluang menjadi pemenang.

Itulah yang dialami Jokowi selama dua kali mengikuti pilpres. Kekalahan Jokowi di beberapa provinsi luar Jawa, sama sekali tak menggoyahkan secara nasional.

Kembali ke soal dapil, jika akhirnya KPU memutuskan dapil luar Jawa yang sama banyak kursinya dengan Jawa, parpol mana yang rugi?

Tentu, partai yang selama ini sangat berhasil di Jawa dan kurang berhasil di luar Jawa, akan sedikit dirugikan.

PDIP dan PKB adalah contoh partai yang mendominasi Pulau Jawa. Tapi, PDIP masih sangat kuat di beberapa provinsi luar Jawa, seperti Bali, Sumut, Sulut, NTT, Maluku, dan Papua.

Namun demikian, di provinsi yang dikenal lebih kuat nuansa Islamnya, PDIP masih belum bisa merebut hati masyarakat. Itulah yang terjadi di Aceh, Sumbar, NTB, dan sebagainya.

Adapun bagi PKB akan menjadi PR besar karena selama ini kurang bergigi di luar Jawa.

Diperkirakan akan ada perubahan strategi yang dilakukan semua parpol, di mana pemilih di luar Jawa akan digarap lebih maksimal.