Harian Kompas (31/8/2022) memberitakan hal yang cukup menggelitik di bawah judul "Kontroversi DPR, dari Pengadaan Gorden hingga Kalender".
Dituliskan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp 955 juta yang dialokasikan untuk pengadaan kalender Dewan Perwakilan Rakyat.Â
Anggaran sebesar itu setara dengan besaran bantuan sosial (bansos) bagi 1.600 keluarga miskin dengan asumsi masing-masing mendapatkan sebesar Rp 600.000.
Tak pelak lagi, anggaran besar untuk mencetak kalender tersebut telah bikin geger. Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, anggaran tersebut untuk pengadaan kalender 2023 dengan waktu lelang pada Oktober tahun ini.
Selanjutnya, pada Desember 2022 baru dilakukan pencetakan untuk jumlah sebanyak 5.000 unit kalender meja dan 15.000 unit kalender gantung, seperti ditulis Detik.com (31/8/2022).
Kalau dipikir-pikir, hal di atas terasa ironis. Dulu, pengadaan kalender memang termasuk penting, karena berbagai agenda yang telah direncanakan, pasti disusun dengan melihat kalender cetak.
Tapi, bukankah sekarang kita sudah memasuki era digital, ketika kita ingin melihat tanggal cukup melirik gawai yang selalu kita bawa ke mana-mana?
Jadi, kalender tetap sebagai hal yang penting, cuma sekarang bukan lagi dalam bentuk kalender cetak, ketika semua hal sudah terakomodir dalam gawai.
Ya, memang fungsi kalender tidak semata-mata melihat tanggal, ada juga unsur promosinya. Tapi, ini biasanya berlaku pada perusahaan.
DPR bukannya tidak perlu berpromosi, namun bentuknya lebih baik melalui perbuatan langsung, yakni dengan lebih sering mendatangi dan menyerap aspirasi rakyat.
Perusahaan yang merasa perlu menyebar kalender biasanya karena ingin lebih dikenal masyarakat atau calon pelanggan yang disasarnya.Â
Bisa juga dalam rangka mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan setianya. Sehingga, jika di rumah seseorang terpampang kalender katakanlah dari Bank XYZ, maka tamu yang datang menduga bahwa tuan rumah adalah nasabah bank itu.
Namun, sebagai lembaga tinggi, eksistensi DPR tentu berbeda dengan perusahaan. Tanpa kalender pun, DPR sudah sangat terkenal karena sangat sering diberitakan media massa.
Sebelum geger kalender, DPR juga pernah ramai diberitakan ketika menganggarkan jumlah yang besar untuk pengadaan gorden.
Tapi, untunglah, setelah suara masyarakat yang digaungkan oleh media massa dan media sosial bereaksi keras, pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR tersebut akhirnya dibatalkan.
Kembali ke soal kalender DPR, bisa jadi di mata anggota DPR, anggaran sebesar Rp 955 juta merupakan angka receh, kecil sekali.
Namun, ketika yang receh itu setara dengan 1.600 paket bansos, tentu rasa keadilan masyarakat agak terguncang.Â
DPR bisa dinilai kurang peka dengan kondisi sekarang ini, di mana harga-harga pada naik, sementara penghasilan masyarakat umum tidak meningkat. Sense of urgency, itulah yang kita tuntut dari semua anggota dewan yang terhormat.
.
