Mohon tunggu...
Irwan Rinaldi Sikumbang
Irwan Rinaldi Sikumbang Mohon Tunggu... Freelancer - Freelancer

menulis untuk menikmati kehidupan

Selanjutnya

Tutup

Nature Artikel Utama

Musyawarah Pembebasan Lahan, Perlu Komunikasi Setara dan Transparan

13 Februari 2022   09:45 Diperbarui: 15 Februari 2022   11:00 458
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Unjuk rasa penolakan pembangunan Bendungan Bener, Desa Wadas, Purworejo (24/4/2021)|dok. Polres Purworejo, dimuat Kompas.com

Mudah-mudahan konflik Wadas segera berhasil diselesaikan dengan baik. Apalagi, 64 warga Wadas telah dibebaskan oleh pihak kepolisian sesuai dengan permintaan Gubernur Ganjar Pranowo.

Ganjar juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Wadas dan diharapkan kondisi selanjutnya menjadi kondusif.

Terlepas dari kasus di atas, perlu kiranya bagi pejabat publik, termasuk aparat keamanan untuk menguasai teknik komunikasi yang baik dalam bermusyawarah dengan masyarakat kecil.

Apalagi, ke depan diperkirakan masih banyak proyek strategis yang memerlukan pembebasan lahan di wilayah pedesaan. 

Ya, secara strata sosial, warga desa yang sering dianggap "orang kecil" terletak di lapisan bawah. Tapi ingatlah, karena jumlahnya banyak, sebetulnya menyimpan kekuatan tersembunyi, yang baru digunakan bila betul-betul sudah terjepit.

Presiden Jokowi dapat dijadikan teladan dalam menerapkan cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Beliau terkenal sebagai pejabat yang sangat merakyat dan menerapkan falsafah ngewongke (mengorangkan) rakyat kecil. Maksudnya, orang kecil itu diperlakukan secara setara dengan orang yang strata sosialnya lebih tinggi.

Sewaktu Jokowi menjadi Wali Kota Solo, beliau sudah membuktikan hal tersebut dalam merelokasi pedagang kaki lima. 

Musyawarah dengan pedagang dilakukan berkali-kali dengan mengundang makan. Sama sekali tidak ada cara kekerasan dan akhirnya para pedagang bersedia direlokasi.

Dari contoh yang dilakukan Jokowi, kita berharap tidak ada lagi aparat negara yang merasa dalam posisi lebih tinggi dari masyarakat, seolah-olah dengan sebuah instruksi semuanya akan beres.

Prinsip kesetaraan perlu diterapkan, meskipun misalnya masyarakat yang diajak bicara relatif pendidikan formalnya lebih rendah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun