Mohon tunggu...
Irwan Rinaldi Sikumbang
Irwan Rinaldi Sikumbang Mohon Tunggu... Freelancer - Freelancer

menulis untuk menikmati kehidupan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pejabat "PJKA": Bekerja di Nusantara, Berakhir Pekan di Jakarta

22 Januari 2022   06:30 Diperbarui: 22 Januari 2022   07:12 1796
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bahwa Presiden, Wapres dan semua kementerian akan "bedol desa", itu sudah pasti. Namun, kantor pusat dari berbagai perusahaan di sepanjang jalan protokol Jakarta, diduga belum akan buru-buru boyongan, bahkan mungkin tidak akan pindah.

Dengan demikian, fasilitas Jakarta masih tetap yang terbaik dan terlengkap. Karena itu, aparat negara yang bekerja di Nusantara diperkirakan akan menerapkan pola "PJKA" (Pulang Jumat Kembali Ahad).

Sekarang, PJKA lazim diterapkan pegawai yang dipindahkan ke luar Jakarta, tapi keluarganya tetap tinggal di Jakarta. 

Biasanya, alasan karena anak-anak sudah nyaman bersekolah di Jakarta, maka si ibu menemani anaknya. Lalu, si bapak yang bekerja di kota lain akan menerapkan pola PJKA.

Jika PJKA-nya dari atau ke kota-kota di Pulau Jawa yang bisa dijangkau dengan kereta api atau naik travel, tentu tidak terlalu menguras dompet.

Namun, jika dari atau ke kota-kota di luar Jawa yang harus naik pesawat, maka yang bisa PJKA sangat terbatas pada mereka yang bergaji besar. Artinya, kebanyakan berlaku hanya bagi kalangan pejabat.

Kota Nusantara jelas berada di luar Jawa dan hanya bisa dijangkau melalui pesawat jika waktu yang tersedia untuk Sabtu-Minggu. 

Jika Nusantara didukung oleh lengkapnya fasilitas perumahan, pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, tempat hiburan, serta dukungan transportasi dalam kota yang bagus, bisa jadi pola PJKA akan berkurang.

Artinya, si aparat negara yang pindah dari Jakarta ke Nusantara akan memboyong keluarganya. Tentu seperti ini yang ideal.

Hanya saja, diperkirakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama sampai semua fasilitas itu memadai. Padahal, begitu kantor-kantor selesai dibangun, mungkin para pegawai sudah mulai pindah ke ibu kota baru.

Seperti itulah yang terjadi ketika Maluku Utara memindahkan ibu kota provinsi dari Ternate ke Sofifi di daratan Halmahera.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun