Usulan Bupati Banyumas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ramai diberitakan sejumlah media daring.
Hal itu bermula dari video yang viral di media sosial. Sang Bupati, Achmad Husein, menyebut KPK seharusnya memanggil kepala deerah terlebih dahulu sebelum OTT (Kompas.com, 16/11/2021).
Lebih lanjut menurut Achmad Husein, pemanggilan tersebut semacam peringatan bagi bupati, kalau setelah itu bupatinya berubah, dilepas saja. Tapi, bila kemudian tidak berubah, baru ditangkap.
Dapat dipahami, mengapa tanggapan publik kebanyakan tidak setuju dengan pernyataan Bupati Banyumas itu. Yang namanya OTT memang harus diam-diam. Kalau diberitahu terlebih dahulu, namanya bukan OTT lagi.
Ibarat maling yang tertangkap basah, masak kalau malingnya mau berubah, dilepaskan saja.
Namun, pada kesempatan berikutnya, Bupati Banyumas itu menjelaskan bahwa videonya yang beredar tersebut tidak lengkap.
Ia menambahkan, pernyataannya itu dalam konteks diskusi saat kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK. "Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak," kata Achmad, seperti ditulis Kompas.com di atas.
Tapi, terlepas dari apakah Bupati Banyumas lagi keseleo lidah atau tidak, harus diakui bahwa OTT merupakan senjata ampuh bagi KPK.
Bahkan, saat sekarang KPK dihujani kritik karena oleh sebagian pihak dinilai terjadi pelemahan KPK, ditambah masalah internal dengan karyawannya yang tak lolos seleksi jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), OTT tetap jadi momok bagi para pejabat pemerintah.
Tidak hanya bupati yang terjaring, menteri dan anggota DPR pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, terkena OTT KPK.
Herannya, kalau betul-betul pejabat takut kena OTT, seharusnya akan muncul efek jera. Artinya, mereka tidak lagi berani korupsi.
Faktanya tidak seperti itu karena belum lama terjadi OTT di suatu daerah, bersambung lagi dengan OTT di daerah lainnya.
Oleh karena itu, program KPK sekarang yang memprioritaskan upaya pencegahan korupsi dengan lebih sering melakukan sosialisasi, pelu didukung.
Memang, semakin banyak pejabat yang kena OTT KPK, di satu pihak bisa diklaim sebagai keberhasilan lembaga anti rasuah itu.
Tapi, di pihak lain, hal itu bisa dibaca sebagai hal yang menyedihkan dalam arti sinyalemen korupsi sudah membudaya di negara kita, jangan-jangan memang seperti itu adanya.
Ada juga usulan agar pemerintah menaikkan gaji pejabat secara signifikan agar mereka tidak tergoda lagi untuk korupsi.
Namun, sebetulnya tak ada jamianan mereka yang bergaji tinggi akan berhenti melakukan korupsi. Buktinya, aparat perpajakan yang tunjangan jabatannya jauh lebih besar dari yang lain, masih saja ada yang korupsi.
Soalnya, ada unsur kesempatan yang terbentuk karena sistem pengawasan yang lemah. Ada pula unsur ketamakan bagi orang-orang yang tak pernah puas dengan berapa pun penghasilannya.
Dan masalahnya tidak semata-mata tertuju kepada pejabat. Masyarakat pun perlu menciptakan iklim yang kondusif dengan tidak memberi kesempatan pejabat buat korupsi.
Misalnya, jika masyarakat lagi mengurus sesuatu di sebuah instansi, jangan lagi berpikir untuk lewat "jalan belakang" dengan memberikan uang suap.
Apalagi bagi pengusaha yang berburu proyek pemerintah atau berburu perizinan untuk membuka lahan serta perizinan usaha lainnya, ikutilah prosedurnya secara benar.
Jika pengusaha masih mengajak pejabat untuk berkolaborasi dalam arti negatif, ya begitulah, KPK harus semakin mengasah penciumannya agar bisa meringkus mereka yang terlibat.
Itu artinya OTT masih akan terjadi lagi. Pertanyaannya, sampai kapan akan seperti ini terus menerus?
Jadi, kalau para bupati (dan juga pejabat lainnya) memang takut OTT KPK, caranya sederhana: jangan korupsi.
