Mohon tunggu...
Irwan Rinaldi Sikumbang
Irwan Rinaldi Sikumbang Mohon Tunggu... Freelancer - Freelancer

menulis untuk menikmati kehidupan

Selanjutnya

Tutup

Sosok Artikel Utama

Menteri Mau Nyapres? Silakan Adu Kinerja, Bukan Adu Pencitraan

12 November 2021   10:10 Diperbarui: 13 November 2021   08:30 608
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi Menjaring Menteri Menuju Capres 2024. (sumber: shutteerstock via kompas.com)

Siapa lagi menteri selain Prabowo, Sandi dan Risma, yang namanya disebut-sebut bakal nyapres? Nyapres di sini bisa juga nyawapres atau digandeng untuk posisi calon wakil presiden.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meskipun hasil surveinya rendah, karena menjadi orang nomor 1 di Partai Golkar, sangat mungkin akan jadi capres.

Satu lagi yang potensial adalah Mahfud MD karena posisinya sangat strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hanya saja, Muhfud harus pintar memikat hati pengurus parpol, agar ada yang mengusungnya pada Pilpres 2024.

Satu hal yang perlu ditekankan, para menteri yang mau "jual diri", jangan sekadar adu pencitraan, sekadar ramai di media massa dan media sosial.

Strategi terbaik adalah dengan unjuk kinerja, berhasil melaksanakan berbagai program di kementeriannya dan hasil itu dirasakan oleh rakyat. Tapi, unjuk kinerja pun harus hati-hati, jangan terjebak dengan bekerja secara ego sektoral tanpa memikirkan kepentingan kementerian lain.

Bahkan, kondisinya bisa jadi runyam kalau antar menteri tidak saling berkoordinasi, sehingga program suatu kementerian mungkin saja bertentangan dengan program kementerian lainnya.

Atau, terjadi overlap (tumpang tindih), sehingga menjadi mubazir karena untuk program yang sama atau mirip-mirip dikeluarkan anggaran dua kali atau lebih.

Dan yang paling penting, berbicara soal anggaran, jangan sampai seorang menteri terpeleset sehingga bersinggungan dengan tindak pidana korupsi.

Yang juga harus diawsai dengan cermat oleh insatansi yang bertugas mengawasi atau mengaudit, jangan sampai anggaran kementerian digunakan untuk program pencitraan menterinya.

Jelaslah, peran menteri koordinator menjadi sangat penting, agar tugas Presiden tidak terlalu dibebani untuk membangun kekompakan antar menteri.

Masalahnya, bisa saja menteri koordinator juga tertarik buat nyapres. Bukankah nama Mahfud MD dan Airlangga Hartarto masuk dalam berbagai survei terkait?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun