Gara-gara Naik Pesawat Wajib PCR, Bus AKAP Jadi Laris

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung cukup lama, hampir 2 tahun, membuat kegiatan masyarakat lebih terbatas dibandingkan saat sebelum pandemi.

Sebetulnya, saat ini perkembangan penanganan Covid-19 semakin membaik bila dilihat dari penambahan kasus baru yang di bawah 1.000 orang per hari secara nasional.

Mengingat saat puncak pandemi beberapa bulan lalu penambahan kasus harian pernah mencapai 40.000-50.000 kasus, tentu yang sekarang ini merupakan kemajuan yang signifikan.

Makanya, masyarakat mulai semakin dibolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hanya saja, dalam beberapa hal, ketentuan yang baru justru lebih ketat dan memberatkan masyarakat ketimbang sebelumnya.

Contohnya, bagi pengguna jasa transportasi udara, ada kewajiban harus mengikuti tes PCR terlebih dahulu, padahal  sebelumnya cukup dengan tes antigen.

Masalahnya, biaya tes PCR beberapa kali lipat di atas biaya tes antigen. Bahkan, bagi penumpang pesawat jarak pendek, biaya tes PCR bisa sama besarnya dengan biaya tiket pesawat.

Presiden Joko Widodo telah meminta agar biaya tes PCR diturunkan menjadi Rp 300.000. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, biaya sebanyak itu tetap dirasa mahal.

Terkait biaya tersebut, ada soal lain yang menimbulkan pertanyaan, jika dengan biaya Rp 300.000 pihak penyedia tes PCR masih bisa beroperasi (tidak tekor), apakah berati ketika harganya di atas Rp 1 juta, mereka menuai untung sangat besar?

Begitulah, akhirnya mau tak mau pengguna jasa transportasi udara harus tes PCR dengan hasil negatif, selain telah mendapatkan vaksinasi.

Ketentuan di atas ternyata berdampak positif bagi penyedia transportasi darat, khususnya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan penyedia jasa travel yang biasanya berupa minibus.

Seharusnya juga ada ketentuan yang wajib dipatuhi pengguna bus dan travel, sebagaimana juga yang berlaku untuk kereta api.

Namun, mengingat sulitnya mengawasi keberangkatan bus, maka dalam praktiknya, soal protokol kesehatan bagi penumpang bus relatif longgar.

Jangan kaget kalau dari percakapan di media sosial, semakin banyak saja konsumen yang selama ini pengguna pesawat terbang, beralih menjadi penumpang bus AKAP.

Apalagi, daerah-daerah yang dilalui jalan tol sekarang semakin bertambah, membuat perjalanan dengan bus dan travel tidak lagi selama sebelumnya.

Sebagai contoh, perjalanan darat dari Jakarta ke Padang, dulu biasanya ditempuh selama sekitar 36-40 jam. 

Sekarang, karena hingga Palembang sudah dilewati jalan tol, waktu tempuhnya jadi berkurang, menjadi sekitar 29-32 jam.

Soal kenyamanan dalam bus, rata-rata bangkunya cukup lebar dan empuk, serta bisa disetel agar memudahkan penumpang untuk tidur di perjalanan.

Sudah lama perusahaan penyedia bus AKAP mengalami kelesuan usaha, namun sekarang mereka bisa tersenyum lagi.

Tapi, dalam siaran berita dari salah satu stasiun televisi, Rabu pagi (27/10/2021), ternyata sekarang ada wacana bahwa tes PCR akan menjadi syarat untuk semua moda transportasi.

Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting, yang diwawancarai oleh reporter televisi, menilai risiko bagi penumpang bus jarak jauh tertular Covid-19 relatif tinggi ketimbang moda transportasi lain.

Mungkin risiko tersebut karena itu tadi, kru bus tidak ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk tidak perlu mengunjukkan sertifikat vaksinasi dan memperlihatkan hasil tes PCR atau antigen.

Menurut Alexander Ginting, pemerintah sedang berusaha untuk menurunkan lagi biaya tes PCR. Jadi, kalau nantinya berlaku untuk semua moda transportasi, biaya tes harus murah.

Kita tunggu saja apakah wacana tersebut akan betul-betul diterapkan atau tidak. Apapun aturannya, pengguna transportasi harus sadar bahwa Covid-19 masih jadi ancaman, dan karena itu harus tetap waspada.