Menyoal Fungsi Dewan Pembina, Pelindung, dan Penasehat di Suatu Organisasi

Tidak hanya di partai politik, ternyata di organisasi sosial pun, ambisi untuk menduduki jabatan bagi sebagian orang, sangat kentara terlihat.

Tentu hal itu tergantung pada karakter seseorang. Ada yang bertipe ambisius, yang dengan berbagai usaha, menggapai impiannya untuk mendapatkan jabatan.

Ada pula yang tidak terlalu menggebu-gebu, namun karena kemampuannya diakui orang lain, maka namanya yang diminta memegang jabatan oleh mayoritas anggota dari suatu organisasi.

O ya, yang saya tulis ini bukan jabatan dalam konteks promosi jabatan bagi orang kantoran. Kalau hal ini biasanya sudah ada standarnya dan lazimnya promosi tersebut berkaitan dengan kinerja seseorang di kantor tersebut.

Ruang lingkup tulisan ini adalah untuk organisasi yang bersifat non-profit dan bukan pula di instansi pemerintah. Jadi, yang dimaksud pada tulisan ini contohnya bisa partai politik, organisasi masyarakat, dan termasuk pula organisasi sosial.

Begini, jujur saja, pada organisasi di atas, jumlah pengurus, baik pengurus pusat maupun pengurus daerah, biasanya relatif banyak.

Sepertinya, mencantumkan nama seseorang sebagai pengurus sangatlah penting, meskipun bukan sebagai pengurus inti yang aktif sehari-hari.

Mungkin saya saja yang malas mencari informasi, saya sulit membedakan antara anggota dewan pembina, dewan pelindung, dan dewan penasehat dari suatu organisasi.

Belum lagi ada organisasi yang ditambah dengan dewan pakar, dewan pertimbangan, serta khusus organisasi Islam dilengkapi pula dengan majelis syuro.

Jika diteliti dengan melihat dokumen di masing-masing organisasi, tentu sudah ada uraian tugas dan fungsi masing-masing dewan di atas.

Tapi, dalam praktiknya, diduga gampang terdapat tumpang tindih, dalam arti kurang jelas mana yang domain dewan pelindung, pembina, penasehat, badan pertimbangan, dan entah apa lagi.

Ya, kalau masing-masing dewan tersebut sama pendapatnya dengan ketua umum, tidak ada masalah.

Namun, dalam hal kebijakan yang diambil ketua umum tidak didukung oleh dewan-dewan di atas, bisa saja menimbulkan kekisruhan.

Padahal, yang betul-betul memegang mandat kepengurusan sebetulnya ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara. Masing-masing bisa saja punya wakil, seperti wakil ketua umum.

Jika ketua umum minta masukan, biasanya ada beberapa ketua bidang yang siap membantu, tergantung topik apa yang lagi dibahas.

Nah, jumlah bidang pun adakalanya terlalu banyak, sehingga terkesan bagi-bagi jabatan kepada mereka yang telah berkeringat dalam mendudukkan ketua umum.

Sedangkan anggota beberapa dewan di atas, kesannya hanya sekadar ucapan terima kasih kepada para senior, sehingga peran mereka tidak dilupakan begitu saja.

Akhirnya, organisasi yang "gemuk" menjadi tidak lincah. Tak heran, proses pengambilan keputusan kadang-kadang jadi bertele-tele.

Celakanya, format organisasi yang bengkak tersebut menular ke banyak organisasi non-formal. 

Itulah yang terjadi di organisasi alumni sekolah yang saya menjadi salah satu anggotanya.

Karena perseteruan dewan pembina dengan ketua umum beserta jajarannya, akibatnya terjadi saling hujat dengan bahasa yang kasar.

Saling hujat itu dibaca semua anggota karena berlangsung di media sosial yang jejak digitalnya sulit dihapus karena sudah menyebar.

Sungguh miris, padahal yang berkata-kata kasar itu orang yang terdidik, punya gelar pascasarjana.

Akhirnya, gara-gara ego yang melekat pada jabatan masing-masing di kepengurusan, organisasi jadi berantakan.

Menurut saya, organisasi alumni tak lebih dari wadah yang memudahkan anggota untuk bersilaturahmi.

Sayangnya, ada saja anggota yang ingin menonjol sendiri-sendiri, entah apa motifnya, sehingga organisasi sosial tersebut sekarang terbelah.