Bagi mereka yang bekerja sebagai orang kantoran, tentu telah familiar mendengar istilah disposisi. Mungkin disposisi ini lebih kentara di lingkungan instansi pemerintah atau di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk juga milik pemerintah daerah.
Soalnya, bekerja di lingkungan pemerintahan, terkesan lebih menonjolkan aspek formalitas. Sedangkan di perusahaan swasta tidak terlalu seperti itu.
Nah, agar aspek formalnya terpenuhi, instruksi seorang atasan ke bawahan lazimnya ditulis pada lembar disposisi yang ditempelkan pada sebuah surat atau dokumen.
Bisa jadi sekarang di kantor-kantor sudah banyak yang menerapkan sistem e-office yang meminimalkan kegiatan surat menyurat secara konvensional.Â
Tapi, itu bukan berarti tidak ada menerima atau mengirim surat dinas. Hanya saja, semuanya dilakukan secara elektronik tanpa kertas, seperti email atau aplikasi khusus sejenis itu.
Sebagai contoh, katakanlah di sebuah kantor pusat bank, ada surat masuk dari salah satu nasabah besarnya yang meminta agar kreditnya diberikan keringanan pembayaran bunga.
Surat tersebut ditujukan kepada direktur utama bank. Oleh direktur utama surat akan didisposisi ke direktur yang membidangi perkreditan. Lazimnya akan dibubuhi tulisan "TL" (tindak lanjuti).
Kemudian, oleh direktur perkreditan, surat tersebut akan didisposisi lagi kepada Kepala Divisi Kredit Korporasi yang khusus menangani kredit untuk perusahaan-perusahaan besar.
Selanjutnya oleh kepala divisi, surat tersebut didisposisi lagi kepada kepala bagian yang menangani akun si nasabah. Setelah itu, kepala bagian juga mendisposisi kepada staf yang jadi account officer untuk nasabah yang berkirim surat.
Bayangkan panjangnya birokrasi dari contoh di atas, sehingga didisposisi berulang-ulang. Semakin ke bawah, disposisi akan lebih teknis dan bukan yang bersifat umum seperti TL di atas.
Nanti proses menyusun jawaban ke nasabah juga akan melewati tahapan seperti itu, yakni dari staf ke kepala bagian, kepala divisi, direktur, dan direktur utama.
