Bukan Soal Berapa Periode, Asal Kesinambungan Pembangunan Terjamin

Rekor masa kekuasaan terlama yang dipegang oleh seorang Presiden RI, hingga saat ini masih tercatat atas nama presiden kedua, Soeharto. Bahkan, kalau nantinya Presiden Joko Widodo dimungkinkan dan terpilih untuk menjabat pada periode ketiga, 2024-2029, tetap saja rekor Soeharto yang bertahta selama 32 tahan, tak goyah. 

Terlepas dari berbagai kelemahan Soeharto, satu hal yang menjadi prestasi beliau adalah menjaga kesinambungan pembangunan melalui apa yang disebut dengan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" (Repelita). Mulai dari Repelita I sampai Repelita VI, menjadi acuan utama yang diwujudkan dalam berbagai proyek pembangunan.

Maka, tak heran bila Indonesia pernah berhasil melakukan swasembada pangan. Sesuatu yang tak pernah terulang lagi di era reformasi. Soalnya, pada repelita awal, pertanian lah yang menjadi lokomotif perekonomian. Ketika sektor pertanian sudah kuat, baru sektor industri digenjot lebih kencang.

Memang, menjadi pertanyaan, seandainya bukan Soeharto yang selalu terus menerus diangkat oleh MPR sebagai presiden selama era Orde Baru itu, apakah ada jaminan bahwa pembangunan yang telah dimulai Soeharto akan dilanjutkan oleh presiden penggantinya?

Nah, pertanyaan yang sama juga mencuat sekarang ini. Jika tidak ada perubahan ketentuan yang mengatur masa jabatan presiden, Jokowi selesai sudah pengabdiannya pada 2024 mendatang.

Salah satu program unggulan Jokowi adalah memacu pembangunan infrastrukur. Jalan tol sebagai contoh, sekarang sudah tersambung dari Jakarta hingga Surabaya. Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, juga sudah punya jalan tol. 

Namun, masih banyak ruas jalan tol yang masih dalam proses awal pembangunan. Tentu bisa saja rencana jalan tol yang belum dibangun, ditinjau ulang oleh presiden pengganti Jokowi nantinya. 

Bagaimana pula nasib ibu kota baru, seandainya wacana Jokowi tiga periode tidak jadi terlaksana. Mungkin kalau penggantinya masih dari kubu PDIP, tidak masalah. 

Seandainya, sekali lagi seandainya, yang menang adalah PKS atau Demokrat, apakah akan menganulir rencana pemindahan ibu kota ke suatu kawasan di Kalimantan Timur tersebut?

Jelaslah, jaminan kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang, katakanlah selama 25 tahun, sangat diperlukan. Sebetulnya, sebagai pengganti Repelita, sekarang sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hanya saja, RPJPN gaungnya tidak sehebat Repelita, dan kemungkinan sangat terbuka untuk direvisi oleh presiden yang berkuasa pada periode berikutnya.

Lagipula, setelah orde baru berakhir, tidak ada partai politik yang betul-betul dominan, sehingga pemenang pemilu pun berganti-ganti. Berbeda dengan saat Presiden Soeharto berkuasa, sebelum pemilu digelar, sudah bisa dipastikan bahwa Golkar akan tampil sebagai pemenang.

Maka, ketika Jokowi yang dari PDIP terpilih menjadi presiden menggantikan SBY yang dari Partai Demokrat, tentu berbagai proyek peninggalan SBY tidak semua bisa diteruskan.

Masih ingat kasus Hambalang? Ini contoh pembangunan yang tidak berkesinambungan. Memang, harus diakui  Hambalang mengalami nasib yang mengenaskan itu karena terkait dengan korupsi.

Tapi, untunglah, ada kabar terbaru, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali pembangunan Hambalang sebagai pusat pelatihan para atlit (detik.com, 16/3/2021).

Tentang wacana tiga periode, Jokowi sudah tegas mengatakan tidak punya niat. Para ketua umum partai politik pun diduga tidak mendukung Jokowi tiga periode, karena ingin mencalonkan kader partainya sendiri pada pilpres mendatang.

Bahkan, kubu PDIP sendiri sebagai partai tempat Jokowi bernaung, diperkirakan lebih mendorong Puan Maharani untuk tampil pada 2024. Ada yang menduga Puan dipasangkan sebagai cawapres dengan Prabowo sebagai capres.

Selain itu, PDIP juga punya calon potensial, Ganjar Pranowo, yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Atau, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga disebut-sebut berpeluang untuk maju di pilpres 2024. Sementara itu Golkar sudah merapat dengan Nasdem. 

Seperti diberitakan salah satu stasiun televisi, Jokowi sendiri menyatakan mereka yang mewacanakan presiden tiga periode, niatnya kalau tidak menjerumuskan, ya menjilat.

Jadi, tak perlu diteruskan wacana presiden tiga periode. Rasanya lebih baik waktu yang ada digunakan untuk menggalang kekuatan semua pihak mengusir pandemi Covid-19. Yang penting kesinambungan pembangunan bisa terjamin.