Bukan Soal Berapa Periode, Asal Kesinambungan Pembangunan Terjamin

Rekor masa kekuasaan terlama yang dipegang oleh seorang Presiden RI, hingga saat ini masih tercatat atas nama presiden kedua, Soeharto. Bahkan, kalau nantinya Presiden Joko Widodo dimungkinkan dan terpilih untuk menjabat pada periode ketiga, 2024-2029, tetap saja rekor Soeharto yang bertahta selama 32 tahan, tak goyah. 

Terlepas dari berbagai kelemahan Soeharto, satu hal yang menjadi prestasi beliau adalah menjaga kesinambungan pembangunan melalui apa yang disebut dengan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" (Repelita). Mulai dari Repelita I sampai Repelita VI, menjadi acuan utama yang diwujudkan dalam berbagai proyek pembangunan.

Maka, tak heran bila Indonesia pernah berhasil melakukan swasembada pangan. Sesuatu yang tak pernah terulang lagi di era reformasi. Soalnya, pada repelita awal, pertanian lah yang menjadi lokomotif perekonomian. Ketika sektor pertanian sudah kuat, baru sektor industri digenjot lebih kencang.

Memang, menjadi pertanyaan, seandainya bukan Soeharto yang selalu terus menerus diangkat oleh MPR sebagai presiden selama era Orde Baru itu, apakah ada jaminan bahwa pembangunan yang telah dimulai Soeharto akan dilanjutkan oleh presiden penggantinya?

Nah, pertanyaan yang sama juga mencuat sekarang ini. Jika tidak ada perubahan ketentuan yang mengatur masa jabatan presiden, Jokowi selesai sudah pengabdiannya pada 2024 mendatang.

Salah satu program unggulan Jokowi adalah memacu pembangunan infrastrukur. Jalan tol sebagai contoh, sekarang sudah tersambung dari Jakarta hingga Surabaya. Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, juga sudah punya jalan tol. 

Namun, masih banyak ruas jalan tol yang masih dalam proses awal pembangunan. Tentu bisa saja rencana jalan tol yang belum dibangun, ditinjau ulang oleh presiden pengganti Jokowi nantinya. 

Bagaimana pula nasib ibu kota baru, seandainya wacana Jokowi tiga periode tidak jadi terlaksana. Mungkin kalau penggantinya masih dari kubu PDIP, tidak masalah. 

Seandainya, sekali lagi seandainya, yang menang adalah PKS atau Demokrat, apakah akan menganulir rencana pemindahan ibu kota ke suatu kawasan di Kalimantan Timur tersebut?

Jelaslah, jaminan kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang, katakanlah selama 25 tahun, sangat diperlukan. Sebetulnya, sebagai pengganti Repelita, sekarang sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hanya saja, RPJPN gaungnya tidak sehebat Repelita, dan kemungkinan sangat terbuka untuk direvisi oleh presiden yang berkuasa pada periode berikutnya.