Setelah Joe Biden memastikan kemenangan pada pilpres Amerika Serikat (AS), banyak pengamat yang mulai mereka-reka, apa perubahan kebijakan yang akan diambil Biden. Sebagai negara adikuasa, apa yang terjadi di AS akan berpengaruh secara gobal, termasuk ke negara kita, Indonesia.
Memang, prediksi di bidang politik dan keamanan lebih banyak mengemuka. Bagi Indonesia, bagaimana Biden menangani rivalitas AS dengan China serta peranan apa yang akan dimainkan AS untuk keamanan di Laut China Selatan, menarik untuk ditunggu.Â
Kemudian, karena Indonesia konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan penuh, seperti apa pendekatan yang akan dilakukan Biden terhadap konflik Israel-Palestina yang sudah demikian lama tidak terselesaikan, juga menjadi perhatian masyarakat kita.
Namun, tulisan ini tidak akan mengelaborasi masalah politik dan keamanan di atas, tapi lebih fokus melihat kemungkinan yang akan terjadi pada perekonomian AS, yang tentu saja pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Dilansir dari harian Kompas (10/11/2020), proposal utama Biden di bidang ekonomi terdiri dari, pertama, investasi infrastruktur sebesar Rp 1,3 triliun dollar AS. Kedua, menaikkan upah minimum menjadi 15 dollar AS per jam. Ketiga, kenaikan pajak pada orang kaya dan perusahaan.
Berikutnya, yang keempat, kebijakan Buy American untuk mendorong manufaktur domestik AS. Kelima, menciptakan jutaan pekerjaan baru dengan pilihan dapat bergabung dengan serikat pekerja.
Selain itu, Suara Pembaruan (9/11/2020) menulis bahwa Joe Biden diperkirakan akan memperketat sektor keuangan. Sejak pandemi, ketidaksetaraan ras dan kesenjangan sosial di AS semakin terlihat. Komunitas berpenghasilan rendah seperti yang dirasakan kelompok kulit hitam dan Amerika Latin, akan mendapat perhatian yang lebih besar, termasuk akan mendapat kemudahan dalam menerima pinjaman.
Kelompok berpenghasilan rendah tersebut kenyataannya masih banyak yang belum memiliki rekening bank. Untuk itu, Biden berencana memperluas fungsi Kantor Pos dengan menyediakan pelayanan perbankan dasar, meskipun pihak perbankan sendiri menentang rencana tersebut.
Pertanyaannya, kalau bank mendapat dana dari simpanan masyarakat, terutama dari korporasi, kantor pos yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tentu tidak mungkin mengharapkan menerima simpanan dari masyarakat seperti itu. Justru mereka membutuhkan pinjaman. Nah, diperkirakan pemerintahlah yang akan memberikan dana ke kantor-kantor pos.
Jelas, postur anggaran Biden diperkirakan membengkak yang diharapkan tertutup dari pajak yang dibayarkan masyarakat kelas atas dan korporasi. Isu kenaikan  pajak ini diduga menjadi penyebab pelarian dana dari AS ke negara-negara yang dianggap prospektif. Tak heran, Indonesia pun kecipratan.
Bagi yang mencermati pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tentu mengetahui bahwa sejak kepastian kemenangan Biden, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI mulai merangkak naik, antara lain karena dana asing mulai masuk lagi.Â
