Sudah beberapa hari terakhir ini, di berbagai kota di tanah air terjadi demonstrasi besar-besaran terkait dengan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Sayangnya, di sejumlah tempat, demonstrasi berujung dengan kericuhan dan perusakan fasilitas publik.
Di Jakarta, beberapa halte bus dan stasiun MRT dirusak, yang justru menyusahkan masyarakat pengguna transportasi publik. Boleh jadi aksi demonstrasi yang tujuan awalnya untuk menyampaikan aspirasi, telah disusupi oleh oknum yang memang dari awal bertujuan membuat aksi anarkis.
Perkembangan terakhir, pihak kepolisian mulai bertindak tegas, antara lain dengan menangkap sejumlah aktivis. Alasan penangkapan tidak dihubungkan secara langsung dengan aksi demonstrasi di lapangan, tapi diduga karena aktivitas di media sosial mengingat menurut keterangan pihak kepolisian berkaitan dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
Penangkapan tersebut dilakukan di tengah kesimpangsiuran berita tentang siapa otak di balik demonstrasi besar-besaran itu. Kelompok KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Partai Demokrat, bahkan pihak asing disebut-sebut ada di belakang layar. Mantan Presiden SBY yang gerah karena Demokrat dibawa-bawa, telah membantah dan meninta pemerintah mengumumkan siapa yang dituding sebagai dalang kerusuhan.
Terlepas dari soal penangkapan di atas, dari siaran berita di televisi, terungkap bahwa banyak anak sekolah yang ikut-ikutan berdemonstrasi karena menerima pesan ajakan yang masuk ke ponselnya. Bisa jadi ajakan tersebut berisi hal yang tidak didukung oleh fakta, namun si penerima pesan berkobar semangatnya untuk ikut unjuk rasa.
Begitulah, saat ini demikian gampang untuk membentuk opini publik. Konten yang bernada menghasut bertebaran di media sosial. Parahnya, konten tersebut begitu dibaca oleh seseorang, tanpa mengecek dulu kebenarannya, langsung disebar ke berbagai grup pertemanan di dunia maya. Tak heran kalau daya sebarnya demikian cepat.
Dalam kaitannya dengan RUU Cipta Kerja, bila media sosial digunakan untuk ajang diskusi yang sehat antar mereka yang sudah membaca secara utuh RUU tersebut, tentu merupakan hal yang positif. Sebagai negara yang demokratis, negara kita menjamin kebebasan berpendapat.Â
Tapi jika diskusi itu didominasi oleh kalimat sumpah serapah, apalagi bila akhirnya menyerempet soal SARA, jelas berbahaya bagi persatuan nasional. Gesekan antar sesama anak bangsa yang berpotensi memecah belah, tentu amat disayangkan.
Bahkan, kalaupun warga Indonesia bersatu dan lawannya di media sosial adalah negara lain, tetap bukan hal yang baik. Sebagai contoh, warganet Indonesia pada September lalu ramai-ramai menghujat negara Vanuatu, sebuah negara kecil berupa kepulauan di Samudra Pasifik. Pasalnya, Vanuatu menghendaki Papua lepas dari pangkuan ibu pertiwi.
Serangan warganet Indonesia itu sebagian sudah memperlihatkan perilaku rasisme. Memang, sebetulnya rasisme di media sosial sudah marak terjadi sejak beberapa tahun lalu. Hal ini tidak terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai belahan dunia, termasuk di negara maju.
Sebagai contoh, pada tahun 2014, sebuah lembaga pemerhati jejaring sosial di London, Inggris, mengatakan bahwa setiap hari lebih dari 10.000 ungkapan rasisme yang terpantau. Itu baru lewat Twitter saja (republika.co.id, 16/2/2014).
