Kalau sekarang LPS juga diminta membantu bank yang tengah mengalami kesulitan likuiditas, bila tidak dilakukan dengan ekstra hati-hati, bisa-bisa dana yang dikucurkan LPS akan "tenggelam" begitu saja. Toh bagaimana LPS mampu mengawasi dana yang dikucurkannya tersebut, bila nantinya digunakan untuk pemberian kredit baru oleh pihak bank, dan kredit tersebut kemudian menjadi kredit macet.
Maka LPS akan dua kali rugi, sudahlah penempatan dananya amblas begitu saja, jika akhirnya bank tersebut terpaksa dilikuidasi, LPS pula yang harus membayar klaim terhadap simpanan nasabahnya. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga.
Namun jika yang terjadi kondisi yang sebaliknya, LPS juga mendapat keuntungan ganda. Maksudnya, bila bank yang ketempatan dana LPS bisa sembuh dari penyakitnya, maka LPS akan mendapatkan kembali dananya, tentu berikut dengan imbalan bunganya. Tidak itu saja, LPS juga terhindar dari kewajiban membayar klaim kepada nasabah bank itu, karena banknya sudah terselamatkan.
Jadi kebijakan terbaru tentang wewenang LPS tersebut boleh disebut sebagai sebuah pertaruhan besar. LPS harus ekstra hati-hati bila ingin menggunakan wewenangnya itu. Sekiranya LPS tidak yakin bank yang akan dibantu bisa terselamatkan, sebaiknya LPS tidak berani mengambil risiko dengan menempatkan dananya.
Terhadap bank yang menurut analisis pihak LPS masih berpeluang besar untuk diselamatkan, itupun LPS tetap harus hati-hati. Sebaiknya LPS punya sejumlah personil yang kompeten yang secara full time mendampingi bank tersebut, baru dibolehkan mengucurkan dana.
Ingat, bila kas LPS jebol gara-gara gagal menyelamatkan satu atau dua bank, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan masyarakat. Lalu bukan tidak mungkin beberapa bank akan di-rush para nasabahnya yang ketakutan simpanannya tidak bisa dicairkan dan diduga tidak pula mampu dijamin oleh LPS.
Bila yang terkena rush itu bank-bank papan atas, maka alamat krisis moneter seperti tahun 1998 dulu bisa terulang kembali. Inilah skenario terburuk yang sangat tidak kita harapkan terjadi.
