Seperti yang terlihat pada tayangan berita dari beberapa stasiun televisi, beliau sangat gemas. Berkali-kali beliau bilang bahwa sekarang ini adalah dalam kondisi extraordinary atau luar biasa, tak bisa disikapi dengan kerja yang biasa-biasa saja.
Namun di situ pulalah letak permasalahannya. Jangan-jangan kalau menteri diganti pun, hasilnya akan tetap sama saja. Soalnya, birokrasi dalam pengeluaran anggaran belanja negara relatif ribet. Banyak prosedur yang harus dilewati dan banyak dokumen yang harus disiapkan.
Belum lagi kalau kita bicara tentang keakuratan data. Sebagai contoh, pengkinian data yang berisikan daftar nama siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial di suatu daerah, bukan pekerjaan gampang.Â
Tidak saja karena ada unsur kekeliruan yang tidak disengaja, tapi juga ada yang diduga karena sengaja menyusupkan nama-nama yang tidak layak menerima.
Presiden Jokowi maunya cepat dan selamat. Memang begitulah idealnya. Tapi yang dihadapi di lapangan tidak sesederhana itu.Â
Kemungkinannya adalah mau cepat tapi ketar ketir saat berurusan dengan KPK atau pihak kejaksaan, atau mau selamat tapi lambat. Akhirnya pepatah lama juga yang berlaku, biar lambat  asal selamat. Padahal pepatah itu sudah tidak cocok lagi diterapkan di era milenial ini.
Tampaknya kecepatan yang dihadirkan berkat kemajuan teknologi, belum diiringi oleh perbaikan sikap mental dari mereka yang menggunakan teknologi itu. Sebagai contoh, proses pengambilan keputusan di sebuah instansi sudah bisa dihasilkan dengan menggelar rapat secara online.Â
Tapi notulen rapatnya, penerbitan surat keputusannya, tetap masih memerlukan paraf dan tanda tangan secara berjenjang dari beberapa orang pejabat sesuai hirarkinya.
Demikian pula transaksi penyerahan bantuan sosial bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi tertentu, dengan catatan semua penerima sudah mempunyai rekening bank. Tapi untuk pertangungjawabannya, tetap diperlukan tanda tangan masing-masing penerima pada suatu daftar tertulis.
Jadi, dalam suatu sistem yang bergerak cepat, ada beberapa subsistem yang pergerakannya lamban karena masih berpola lama, akibatnya secara keseluruhan akan lambat pula penyelesaiannya. Maka untuk pembenahannya, banyak pihak perlu duduk bersama.Â
Terutama sekali pihak yang menyusun petunjuk pelaksanaan dari sebuah program, pihak penyusun sistem aplikasi, dan aparat hukum atau auditor yang nanti akan memeriksa setelah program dijakankan dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban, semuanya harus punya persepsi yang sama.
