Sambil makan sahur, Jumat (1/5/2020), saya menonton acara talkshow dari salah satu stasuin televisi nasional.  Kebetulan hari ini adalah Hari Buruh, sehingga topik perbincangan acara yang saya tonton juga tentang seputar kehidupan buruh di negara kita.
Masalah terbesar yang dihadapi kelompok pekerja di negara kita saat ini tentu saja begitu banyaknya tenaga kerja yang di-PHK. Dampak pandemi Covid-19 memang demikian luar biasa menghantam dunia usaha karena pergerakan manusia yang sangat terbatas.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam wawancaranya dengan pembawa acara talkshow yang saya tonton, melalui video call menyatakan bahwa hingga saat ini, telah selesai diproses PHK atas 1,7 juta orang.
Kemudian ada lagi 1,2 juta orang yang dilaporkan sejumlah perusahaan ke kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu yang lagi diproses PHK-nya, namun datanya masih belum lengkap. Estimasinya, secara total jumlah tenaga kerja yang di-PHK adalah sekitar 4 juta.
Sektor yang paling banyak mem-PHK pekerja adalah bisnis pariwisata dengan segala turunannya, mulai dari hotel, transportasi, industri pembuat cenderamata, restoran, dan sebagainya.
Salah satu chef di restoran yang selama ini punya gerai di mal kelas atas di Jakarta, ikut terkena PHK dan menjadi narasumber di acara yang saya tonton. Katanya di restoran tempatnya bekerja terjadi penurunan omzet yang tajam, sehingga bisa memahami kenapa ia terkena PHK. Ia mengaku sudah dapat paket sembako yang hanya cukup untuk beberapa hari, dan belum tahu apakah akan dapat bantuan lagi.
Kemudian ada beberapa ketua organisasi buruh level nasional yang ikut diwawancara. Ketika itulah anak saya, yang baru dua tahun lulus dari FEUI dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan sekuritas, meceritakan seorang temannya yang aktivis di kampus dan beberapa kali ikut membela perjuangan buruh.
Hanya saja, teman anak saya itu heran juga, ternyata para pemimpin organisasi buruh di negara kita (ada banyak sekali organisasi buruh yang masing-masing punya basis tersendiri), sebetulnya bukan berasal dari kalangan yang betul-betul bekerja sebagai buruh.
Bahkan ada pimpinan organisasi buruh yang kemana-mana membawa mobil Fortuner miliknya, begitu anak saya mengulang cerita temannya. Tapi saya sendiri tidak mau berprasangka buruk, siapa tahu dulunya mereka juga pernah jadi buruh, namun kemudian karena kegigihannya berhasil mengubah jalan hidupnya sehingga bisa hidup mapan.
Yang penting sebetulnya, siapapun yang memimpin berbagai organisasi buruh, harus mampu menangkap dan menyuarakan aspirasi para buruh. Kemudian mampu pula memasukkan aspirasi itu ke dalam berbagai kebijakan pemerintah. Artinya kemampuannya melobi pihak terkait di pemerintahan harus mumpuni.
Jangan sampai organisasi buruh hanya dijadikan kendaraan politik saja, agar pada masanya bisa loncat pagar misalnya menjadi anggota parlemen, pimpinan partai politik, jadi komisaris BUMN, atau jabatan lainnya.
Tentang bagaimana heroiknya perjuangan para buruh yang betul-betul dilakukan oleh buruh, bukan pihak lain yang mengatasnamakan buruh, kisah tragis yang menimpa Marsinah, pantas kita renungkan.
Marsinah ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993, setelah lenyap sejak tiga hari sebelumnya. Merdeka.com (2/5/2016) menulis kronologi hilangnya Marsinah, buruh wanita yang tewas mengenaskan dengan kemaluan ditembak.
Marsinah memimpin aksi pekerja PT Catur Surya Putra, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari, sesuai dengan Instruksi Gubernur Jawa Timur ketika itu.
Namun aksi itu membuat perusahaan tersebut panas. Gaji memang naik, tapi Marsinah dan teman-temannya harus berurusan dengan aparat Kodim setempat. Mayat Marsinah akhirnya ditemukan di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Memang iklim perpolitikan yang cenderung otoriter pada era Orde Baru membuat tindakan pelanggaran hak asasi manusia relatif gampang terjadi. Tapi keberanian wanita buruh seperti Marsinah pantas mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan buruh Indonesia.
Nah, kalau sekarang dalam era perpolitikan yang lebih bebas, bermunculannya banyak sekali organisasi buruh, yang ironisnya dipimpin oleh mereka yang tidak betul-betul berasal dari kalangan buruh, perlu dicermati, bagaimana kiprah perjuangannya dan seperti apa hasilnya dalam meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.
Memperhatikan bagaimana kehidupan organisasi serikat pekerja di banyak perusahaan yang mapan, termasuk di lingkungan BUMN, jangan heran kalau yang terpilih menjadi ketua serikat pekerja adalah karyawan yang sudah punya jabatan di level menengah.
Jadi para pengurus serikat pekerja tersebut tampaknya lebih berfungsi sebagai jembatan antara pihak pekerja level bawah dengan pihak manajemen yang punya posisi di level atas.
Sebetulnya pada saat terjadinya pemburukan kinerja perusahaan karena pandemi Covid-19 sekarang ini, yang lebih diperlukan adalah keterbukaan manajemen menjelaskan kemampuan keuangan perusahaan kepada semua karyawannya.
Pihak manajemen jangan mengambil jalan pintas dengan buru-buru mem-PHK karyawannya. Bila manajemen mau dengan sukarela mengurangi gaji dan berbagai tunjangan yang diterimanya, termasuk melakukan berbagai penghematan dalam berbagai bidang, mungkin nasib pekerja masih bisa diselamatkan.
Memperingati Hari Buruh, lazimnya dilakukan dengan aksi kaum buruh turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Tapi dengan  diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek dan berbagai daerah lainnya, jangan membuat perjuangan kaum buruh menjadi kendor.Â
Banyak cara lain dalam menyampaikan aspirasi, termasuk melalui media sosial yang cukup dilakukan dari rumah. Pihak terkait dipersilakan memberikan respon juga secara  online. Tentu diharapakan  semuanya dilakukan dengan niat baik dan penuh kejujuran.
