Bank Nagari merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar. Dulu namanya adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar, namun sejak belasan tahun lalu, bank yang didirikan tahun 1962 ini menggunakan nama Bank Nagari.
Nagari sendiri sebetulnya sebutan untuk kesatuan masyarakat adat Minangkabau yang terdiri dari beberapa suku dalam batas wilayah tertentu dan bersifat otonom. Dalam pemerintahan, nagari berada di bawah kecamatan. Â
Ketika di era Orde Baru berlaku penyeragaman tata pemerintahan desa di seluruh tanah air, setiap nagari di Sumbar dipecah dalam beberapa desa. Tapi sejak era reformasi, keberadaan nagari kembali dihidupkan.
Tidak didapat informasi kenapa nama nagari yang dipilih untuk dilekatkan kepada BPD Sumbar. Tapi kuat dugaan karena nagari adalah semacam kebanggaan masyarakat Minang yang menggambarkan kekuatan yang berasal dari masyarakat banyak.
Nah, ada yang menarik mencermati perkembangan Bank Nagari. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari, Sabtu (30/11/2019) lalu, telah diputuskan bahwa Bank Nagari akan dikonversi sepenuhnya menjadi bank yang beroperasi dengan sistem syariah.
Bank Nagari bukan BPD pertama yang melakukan hal itu. Bank Aceh dan Bank NTB (Nusa Tenggara Barat) telah lebih dahulu dikonversi menjadi bank syariah. Tentu Bank Nagari bisa belajar dari pengalaman kedua BPD itu agar proses konversi bisa berlangsung mulus.
Memang di lihat dari kultur masyarakatnya, Aceh, NTB dan Sumbar termasuk provinsi yang kental nuansa dengan Islam. Jadi langkah yang ditempuh BPD di ketiga provinsi untuk sepenuhnya menjadi bank syariah, bukan hal yang mengherankan.
Sebelumnya, bank-bank tersebut beroperasi secara konvensional antara lain dengan memberikan bunga pada nasabah penyimpan dana dan menerima bunga dari nasabah peminjam.Â
Namun bank-bank tersebut juga telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS), untuk melayani nasabah yang membutuhkan perbankan berbasis syariah.
Maka kalau dulu nasabah dipersilakan memilih apakah mau dilayani oleh bank konvensional atau bank syariah, semua dapat dilayani oleh Bank Nagari. Tapi sekarang tidak ada lagi pilihan tersebut, karena satu-satunya yang tersedia adalah cara syariah.
Bisa jadi tidak semua nasabah mau dikonversi tabungan atau pinjamannya menjadi tabungan atau pinjaman syariah. Tentu untuk yang seperti ini bisa dipindahkan ke bank lain, khususnya untuk tabungan.
Sedangkan untuk pinjaman, biasanya bank lain yang akan mengambil alih, menganalisis dulu, apakah nasabah tersebut termasuk yang memenuhi kriteria untuk diberikan pinjaman sesuai persyaratan yang diterapkan bank yang akan mengambil alih.
Toh ada sejumlah kantor cabang bank lain yang beroperasi secara konvensional di Sumbar, baik yang berstatus bank milik negara atau bank milik swasta.
Sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nasabah tidak perlu khawatir, karena proses konversi tersebut tidak berlangsung mendadak dalam waktu cepat.
Akan ada masa transisi, dan selambat-lambatnya pada 30 November 2021 barulah Bank Nagari harus beroperasi memakai sistem syariah sepenuhnya.
Seperti dilansir dari langgam.id (1/12/2019), Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan mengatakan seluruh pemegang saham sepakat memilih opsi konversi menjadi bank syariah, dan bukan memilih opsi spin off atau memisahkan UUS dari induknya.
Dua bank milik negara, BNI dan BRI beberapa tahun lalu memilih opsi spin off, sehingga sekarang BNI Syariah dan BRI Syariah berstatus anak perusahaan BNI dan BRI.
Tentu saja bagi bank yang berskala nasional seperti BNI dan BRI akan rumit bila memilih konversi seperti Bank Aceh, Bank NTB, atau Bank Nagari.Â
Sekadar berandai-andai saja, jika salah satu bank BUMN dikonversi sepenuhnya jadi bank syariah akan menambah pangsa pasar perbankan syariah secara signifikan, mengingat besarnya aset bank BUMN.
Sampai sekarang, meskipun sistem perbankan syariah semakin dikenal masyarakat, secara keseluruhan pangsa pasarnya masih sekitar 5 persen dari keseluruhan perbankan nasional.
Kembali ke Bank Nagari, mudah-mudahan keputusan yang diambil sudah tepat secara bisnis, dalam arti dengan label syariah akan mengangkat kinerja keuangannya menjadi lebih baik.
.
