Gagal Jadi Ketua MPR, Gerindra Bakal Dapat Kursi Menteri?

Di antara partai-partai yang telah lama eksis dan selalu bercokol di papan atas, hanya Gerindra yang belum pernah kebagian mengetuai lembaga tinggi negara dan juga belum pernah merasakan nikmatnya kursi menteri.

Partai lain yang lebih kecil, meskipun juga sekarang berada di pihak oposisi  seperti PKS, atau pernah menjadi oposisi seperti PAN,  sudah pernah merasakan posisi Ketua MPR. Itu dialami oleh Amien Rais dan Zulkifli Hasan (PAN) serta  Hidayat Nur Wahid (PKS). Kedua partai ini juga sudah banyak menempatkan kadernya menjadi menteri.

Apalagi bagi partai yang lebih kecil lagi, namun memang sejak awal ikut mengusung capres yang akhirnya memenangkan pilpres, kursi menteri bukan barang langka. Itulah yang dialami Hanura, PKPI dan PBB. 

Makanya wajar bila Gerindra sangat ngebet ingin jadi Ketua MPR dengan mencalonkan Ahmad Muzani. Sayangnya, koalisi partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf sangat kompak untuk menjadikan Bambang Soesatyo dari Golkar sebagai Ketua MPR yang baru. Kamis malam (3/10/2019) usai sudah proses pemilihan Ketua MPR dengan dilantiknya Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Apa boleh buat, Gerindra harus puas dengan kenyataan politik dan dengan berat hati akhirnya ikut secara aklamasi mendukung Bambang Soesatyo. Mekanisme aklamasi ini, istilahnya adalah musyawarah untuk mufakat. 

Tak jelas dalam lobi-lobi politik saat sidang MPR diskor, tawaran apa yang disampaikan kubu pendukung pemerintah kepada Gerindra.

Namun ada yang menarik, Gerindra melepas peluangnya untuk menduduki kursi Ketua MPR, setelah ada diskusi antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, yang masing-masing adalah Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PDIP.

Hubungan PDIP dengan Gerindra saat ini lagi kondusif, justru PDIP dengan Nasdem yang lagi perang dingin. Namun saat ini terbukti bahwa dalam bagi-bagi kursi ini, peran Megawati sangat sentral, dan Nasdem tak mampu mengimbangi. 

Apakah dengan demikian, Gerindra akan diajak Jokowi, setelah direstui Megawati tentunya, masuk kabinet yang akan dibentuk setelah pelantikan Presiden yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang?

Bila betul, maka menjadi catatan sejarah baru bagi Gerindra. Namun ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra, terutama mungkin ada yang menilai bahwa Gerindra "mengkhianati" perjuangannya sebagai partai oposisi, dan membiarkan PKS berjuang sendirian.

Tapi apakah betul ada tawaran kursi menteri, masih bersifat spekulasi. Dari berita Kompas.com (4/10/2019), tentang pembicaraan Megawati dan Prabowo yang diceritakan kembali oleh Ahmad Muzani, tidak terbersit soal kursi menteri.

Menurut Muzani, Prabowo telah meminta kepada Megawati agar Ketua MPR diberikan kepada Gerindra. Megawati tidak menolak permintaan Prabowo tersebut, namun delapan fraksi selain Gerindra sudah menentukan pilihan. karenanya Megawati meminta pengertian Prabowo dan menerima dengan baik hasil pemilihan pimpinan MPR.

Jika nantinya memang ada wakil Gerindra di kabinet, bisa ditafsirkan sebagai buah kedekatan Prabowo dengan Megawati, meskipun mungkin disambut dengan gerutu dari beberapa partai pengusung Jokowi-Ma'ruf seperti Nasdem dan PKB.

Yang jelas, pemilihan ketua DPR telah berlangsung amat mulus. Demikian juga pemilihan ketua DPD dan MPR, walaupun ada riak-riak kecil, juga boleh dikatakan mulus. 

Sekarang, meskipun sebelumnya ada dugaan sejumlah aksi massa yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mata publik tertuju kepada susunan kabinet yang akan dibentuk.

Telah banyak beredar di media sosial susunan kabinet mendatang. Tapi sumbernya tidak dapat dipercaya. Bagusnya kita tunggu saja. Semoga pernyataan yang sebelumnya pernah dilontarkan Jokowi, akan memberikan porsi lebih banyak bagi para profesional ketimbang kader partai politik, bukan sekadar isapan jempol.

Artinya, bila Gerindra dapat satu kursi menteri saja, itu sudah menghilangkan jatah partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf. Makanya keahlian komunikasi dan lobi-lobi antar pimpinan partai sangat diperlukan agar memuaskan semua pihak. Ini penting demi kekompakan kabinet mendatang.