Namun tidak bisa dipukul rata bahwa tujuan pendirian anak perusahaan pasti berkaitan dengan rekayasa keuangan yang jelas tidak sehat bila dilihat dari prinsip good corporate governance (GCG).
Sebagai contoh, Â pendirian anak perusahaan yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), secara umum bertujuan untuk menghasilkan sinergi bisnis.Â
Belum lama ini, Jiwasraya, sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan tengah terlilit kesulitan likuiditas, mendirikan anak perusahaannya yang dinamakan Jiwasraya Putra.
Dengan anak perusahaan tersebut yang juga didukung oleh beberapa BUMN lain, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Kereta Api Indonesia, dan Telkomsel, diharapkan akan bergerak lebih lincah mencari nasabah.Â
Soalnya kalau pakai nama induk perusahaannya, sudah sulit mendapat kepercayaan karena masih banyak klaim nasabah lamanya yang jatuh tempo, belum dibayarkan. Tentu "dosa" masa lalu induknya harus diputus dan tidak menodai si anak.
Kalau nanti si anak menuai untung, maka akan mengucur dana berupa dividen dari anak ke induknya. Dengan cara seperti ini perlahan-lahan si induk bisa berdarah kembali, bahkan lama-lama diharapkan akan sembuh dari sakit parahnya.
Contoh lain, dalam rangka merebut pangsa pasar pembayaran non tunai melalui aplikasi, atau disebut juga dompet digital, beberapa BUMN bersepakat membentuk satu perusahaan yang menjual produk LinkAja.Â
BUMN dimaksud terdiri dari BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom, yang sebetulnya sudah mengembangkan aplikasi sistem pembayaran masing-masing.
Tapi karena secara individu setiap perusahaan di atas kedodoran melawan penguasa pasar seperti Gopay dan OVO, maka menghimpun kekuatan bersama, layak dicoba. Memang sebuah perusahaan bisa saja punya beberapa induk seperti itu.
Masih cerita di lingkungan BUMN, apakah anda mengira mobil mewah yang dipakai pejabat bank pelat merah atau gedung kantor yang megah merupakan milik bank itu sendiri?
Setelah diteliti, ternyata masing-masing bank membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang leasing kendaraan dan gedung kantor. Dengan demikian pihak bank tidak capek mengurus pemeliharaannya.