Tanpa Dukungan PDIP, Muluskah Langkah Gibran Meraih Kursi Wali Kota Solo?

Like father like son, mungkin kalimat itu yang tepat menggambarkan langkah yang diambil putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Karir mulus Jokowi, dari seorang pengusaha berpindah jalur ke dunia politik yang dimulai dari kursi wali kota di Solo, akan dicoba Gibran untuk mengikuti jejak sang bapak.

Adalah hasil survei dari Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang membuat kejutan dengan masuknya nama Gibran sebagai salah satu bakal calon wali kota yang potensial. Padahal sebelumnya nama Gibran yang baru akan berulang tahun ke 32, 1 Oktober 2019 mendatang, dinilai masih terlalu muda dan belum punya pengalaman politik. 

Tapi soal muda atau tidak muda, sebetulnya tidak relevan, sepanjang telah memenuhi kriteria usia minimal untuk bisa mendaftar sebagai calon wali kota yang akan bertarung di pilkada. Toh, sudah banyak anak muda yang berhasil meraih simpati rakyat. Contohnya Emil Dardak, berusia 31 tahun saat mendaftar ikut pilkada di Trenggalek, dan dilantik sebagai bupati pada usia belum genap 32 tahun. Sekarang karir Emil semakin moncreng dengan menduduki kursi Wakil Gubernur Jawa Timur.

Masalahnya, Gibran yang memilih PDIP sebagai kendaraan politik sebagaimana juga pilihan sang bapak, belum-belum sudah menemukan batu sandungan.

Seperti yang diberitakan tribunnews.com (23/9/2019), Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Solo yang juga menjadi Wali Kota Solo saat ini, FX Hadi Rudyatmo telah menyerahkan satu bundel formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Solo ke Sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP di Jakarta, dengan mengusung nama Purnomo-Teguh. Purnomo adalah Wakil Wali Kota Solo saat ini.

Namun semangat Gibran tidak mengendur. Bahkan Gibran telah mendatangi Kantor DPC PDIP Solo, Senin (23/9/2019) yang lalu, untuk membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang banteng tersebut. Gibran juga sekaligus menanyakan prosedur pendaftaran calon Wali Kota Solo pada Pilkada Solo yang akan berlangsung tahun 2020 mendatang.

Kalau membaca komentar FX Hadi Rudyatmo, sepertinya pintu sudah tertutup bagi Gibran, kecuali melalui jalur independen, atau melalui parpol lain. Tapi Gibran sudah menetapkan pilihan menjadi kader PDIP Solo. Hadi mengakui adalah hak Gibran untuk maju di pilkada, tapi ia menyarankan Gibran untuk belajar berpolitik terlebih dahulu.

Dari tayangan berita Kompas TV, Senin (23/9/2019), Hadi Rudyatmo dengan lugas mengatakan tak ada keistimewaan bagi Gibran, walaupun ia putra Presiden. Bahkan Hadi mengkritik pemasangan spanduk dukungan bagi Gibran yang dilakukan secara tidak beretika dan melanggar Perda. Akhirnya spanduk-spanduk bertuliskan nama Gibran Rakabuming yang dilengkapi dengan fotonya itu ditertibkan oleh Satpol PP.

Di satu pihak, kelugasan FX Hadi Rudyatmo dengan tidak mengistimewakan anak Presiden, pantas diapresiasi. Perlu dicatat, Hadi adalah Wakil Wali Kota Solo saat Jokowi menjadi wali kota. Artinya ia berani seperti itu tentu karena sudah paham karakter Jokowi yang memang tidak ingin anaknya diistimewakan.

Namun di pihak lain, bila Hadi tidak cermat dalam melakukan kalkulasi politik, tentu bisa fatal. Gibran yang sangat memahami cara berkampanye di era internet, bisa jadi akan gampang meraih simpati warga Solo, terutama pemilih berusia muda.

Nah, kalau hal itu dibaca oleh pengurus partai lain, bisa saja mereka mengusung Gibran, meskipun Gibran telah punya KTA PDIP. Atau Gibran dengan kekuatan kampanye secara online-nya, bisa mengumpulkan sekian banyak KTP untuk maju melalui jalur independen.

Bayangkan seandainya Gibran maju bertarung dan memenangi pilkada, akan menjadi pukulan telak bagi Hadi Rudyatmo dan pengurus DPC PDIP Solo. Memang masih menjadi pertanyaan, apakah nantinya DPP PDIP bisa melakukan intervensi, misalnya dengan mengembalikan berkas pencalonan ke DPC Solo untuk dibuat ulang dengan mengajukan nama Gibran.

Tapi akan lebih  baik bila DPP tidak melakukan intervensi. Biarkan Gibran dan tim suksesnya berjuang semaksimal mungkin. Cara seperti ini bila berhasil mengantarkan Gibran menduduki kursi wali kota, akan dinilai objektif karena tidak dibantu oleh elit partai di level nasional dan tidak karena anak Presiden.

Kalau Gibran gagal, biarlah menjadi pelajaran politik untuk keberhasilannya di masa depan. Memang, nama besar Jokowi bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi beban bagi Gibran. Tapi di situlah ujiannya bila ingin seperti pepatah: like father like son.