Gaya kilat penyusunan RUU ala DPR di akhir masa bakti itu malah memicu aksi demo ribuan mahasiswa di semua kota besar dua hari terakhir ini. Di Jakarta aksi demo mahasiswa ditunggangi pihak lain yang membuat kericuhan, Selasa malam (24/9/2019).
Padahal biasanya anggota DPR terkesan banyak yang mangkir saat rapat. Atau kalaupun hadir, malah ada yang tidur di ruang rapat. Ada pula yang suka bertanya secara keras ke narasumber yang diundang, tapi ketika dijawab, si penanya sudah ngelayap  keluar ruangan.
Kesan lain terhadap anggota DPR adalah suka pamer kekayaan. Konon di halaman parkirnya bak arena pameran mobil mewah. Jika melihat gaji dan fasilitasnya yang besar, gaya bermewah-mewah itu mungkin wajar saja, meskipun kurang elok dipertontonkan.Â
Tapi menjadi tidak wajar bila masih ada anggota DPR yang terkena OTT KPK. Ini pula barangkali yang membuat DPR geram dengan KPK. Namun perlawanan DPR terhadap KPK justru membuat DPR semakin berjarak dengan rakyat yang diwakilinya, karena rakyat lebih percaya dengan KPK.
Citra lain yang terkesan negatif tentang anggota DPR adalah pada beberapa momen rapat, ada yang terlihat bertengkar secara emosional. Kalau begini, bukankah menghilangkan gaya sebagai orang terhormat, berganti dengan gaya preman?
Anehnya untuk pembahasan kenaikan gaji, pembangunan gedung baru, penambahan jumlah ketua, dan RUU yang kontroversial, semua anggota DPR kompak sekali menyetujuinya.
Kesimpulan saya, betapapun kerasnya usaha dari pihak Humas DPR, akan sia-sia bila tingkah anggotanya serta apa yang disuarakannya masih berbeda, bahkan bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat banyak.
Memoles citra itu penting, antara lain dengan cara menyebarkan buletin di tempat publik dan tampil dalam Warta Parlemen pada siaran berita televisi. Tapi yang paling penting justru mengubah perilaku agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Toh, informasi yang disebarkan DPR lebih bersifat satu arah. Arah lainnya yang lebih strategis agar DPR dinilai telah aspiratif adalah bagaimana mendengar dan menangkap kehendak rakyat. Inilah yang belum berhasil dilakukan DPR.
Hal ini terkonfirmasi dari berita Kompas (Senin, 23/9/2019) yang menyajikan hasil jajak pendapat Tim Litbang Kompas. Antara lain ditulis bahwa 62,8 persen responden merasa DPR belum aspiratif dalam hal merevisi UU KPK.
Selain itu, citra DPR juga dinilai buruk oleh 62,4 persen responden. Bahkan 66,2 persen mengatakan belum terwakili aspirasinya oleh parpol pilihannya sendiri.Â
