Coba kita simak lagi data di atas. Utang VOC disebutkan 136,7 juta gulden, namun penghasilan seorang gubernur jenderal dari sumber ilegal bisa 10 juta Gulden. Artinya bila para pejabat teras VOC selama beberapa periode "menghibahkan" hasil korupsinya, mungkin sudah bisa menutupi semua utang VOC.
Inspektur yang lebih suka tutup mulut, bisa jadi sekarang juga masih ada. Namun dengan kegigihan KPK , harusnya menjadi contoh bagi semua aparat yang berwenang menindak para koruptor.Â
Jangan sampai negara kalah dari koruptor seperti di era VOC yang menyerah dengan memajaki pegawainya dari penghasilan ilegal. Kita pernah menerapkan tax amnesty dalam konteks perpajakan terhadap harta yang belum dilaporkan wajib pajak, tapi bukan berarti memberi ampun pada koruptor.
Korupsi telah berurat berakar sejak zaman VOC bukanlah untuk dijadikan pembenaran atas perilaku tercela itu. Namun tentu kita harus mampu menafsirkan secara realistis bila mendengar janji kampanye para calon pejabat yang akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Masalahnya bagaimana cara memberantasnya masih sebatas kalimat normatif yang perlu dielaborasi.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H